Menkum HAM soal protes luar negeri: Ini kebijakan kita soal narkoba!

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menegaskan eksekusi mati terhadap 10 terpidana mati tahap dua akan tetap dijalankan meski ada penolakan dari pihak luar negeri dan aktivis HAM di Indonesia. Pasalnya, Indonesia sudah gawat narkoba dan hukuman mati adalah salah satu upaya memberantas narkoba di Indonesia.

"Ya itukan masih ada dalam hukum positif kita. Protes luar negeri soal aspek kemanusiaan saya jawab ini kebijakan politik hukum kita soal darurat narkoba. Indonesia itu pasar target narkoba yang sebabkan rusaknya kaum muda dan keluarga. Ini masif terjadi. Kita lakukan upaya-upaya yang menurut kita cegah narkoba di Indonesia," ujar Yasonna setelah meresmikan 13 UPT Permasyarakatan di Ditjen Permasyarakatan (Ditjen PAS), Jl Veteran No 11, Jakarta, Senin (27/4).

Menurutnya, Indonesia pada dasarnya menghargai upaya luar negeri dan aktivis HAM. Namun demikian, dia meminta negara sahabat dan aktivis HAM untuk menghormati proses yang berlaku.

"Kita hargai upaya negara sahabat. Pemerintah juga lihat ini sebagai darurat narkoba. Kami minta negara sahabat untuk memahami situasi ini dan tetap kita upayakan hukum seperti PK di masa mendatang. Kita hargai masukan masyarakat dan kita akan pelajari ke depan," tambah Yasonna.

Di pihak lain, Dirjen PAS Handoyo mengatakan tidak ada persiapan khusus di Lapas Cipinang menjelang pelaksanaan hukuman mati. Pihaknya hanya mempersiapkan pembimbing rohani bagi kesepuluh terpidana.

Soal keamanan, kata Handoyo, petugas Lapas sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan. "Tidak ada yang khusus karena pada pengumuman yang pertama sudah siap. Kecuali dalam kaitan dengan pemimpin rohani yang harus kita siapkan tempatnya supaya bisa beri bimbingan rohani dan lepaskan beban psikologis bagi calon eksekusi, dan mengenai keamanan, teman-teman di lapas Nusakambangan telah berkoordinasi dengan petugas keamanan," pukas Handoyo.