Follow
Menkum HAM temui Mensesneg bahas revisi UU Pemilu
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantornya, Kamis (25/8). Yasonna mengaku dalam pertemuan tersebut membahas soal persiapan pembahasan revisi UU Pemilu.
"Persiapan UU Pemilu ini di Menko Polhukam. Di Menko Polhukam habis ini saya mau ke sana," kata Yasonna, Kamis (25/8).
Yasonna enggan menjelaskan secara rinci apa yang dibahasnya soal UU Pemilu. Yasonna juga enggan mengungkapkan apakah pertemuan tersebut juga sekaligus membahas soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
-
Kenapa Yasonna pastikan tak ada rencana dwi kewarganegaraan? Yasonna memastikan tidak ada rencana menerapkan dwi kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly menyampaikan, jika pemerintah tidak mengkaji wacana memperbolehkan warga negara Indonesia (WNI) bisa memiliki dua kewarganegaraan.
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
-
Apa yang membuat Sarwendah enggan menjawab pertanyaan? Ketika arah pertanyaan mulai membahas kabar keretakan rumah tangganya dengan Ruben Onsu yang memunculkan framing negatif, Sarwendah terlihat enggan untuk memberikan jawaban.
-
Kenapa Cak Imin tidak jelaskan bantuan hukum untuk Reyna? Cak Imin tidak menjelaskan secara rinci apakah PKB bakal memberikan bantuan hukum kepada Reyna. Dia mengatakan, penanganan kasus tersebut sudah ditangani langsung oleh pihak keluarga.'Sampai hari ini diatasi oleh keluarga,' ujarnya.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Kenapa alasan gugatan cerai Nisya Ahmad tidak bisa dibeberkan? 'Karena ini sidang tertutup untuk umum, jadi ada alasan yang tidak bisa kami sampaikan karena sifatnya tertutup,' tegas Taslimah.
Yasonna memilih terburu-buru untuk segera menuju Kantor Menko Polhukam.
"Belum. Belum," katanya seraya berlalu.
Seperti diketahui, pemerintah tengah membahas draft rancangan revisi undang-undang penyelenggaraan pemilu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah memasukkan sistem pemilihan kombinasi sebagai salah satu pilihan. Dua sistem pemilu lainnya, yakni tertutup dan terbuka, tetap dicantumkan. (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Yasonna menyinggung Supratman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) dan kerap membahas Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Yasonna berpesan ke Menteri Hukum agar pembahasan dan RUU dilakukan secara mendalam.
Baca Selengkapnya
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan semua keputusan ada di tangan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Baca Selengkapnya
Dia menitip pesan, agar pembahasan dan revisi UU dilakukan secara mendalam.
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa, 21 November 2023.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Baca Selengkapnya
Yasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca Selengkapnya
Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.
Baca Selengkapnya
Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak tahu ada pembahasan revisi UU Pilkada di Baleg DPR, Rabu (21/8) hari ini.
Baca Selengkapnya