Follow
Menkum HAM usul KPK, Kejagung & Polri buat roadmap pemberantasan korupsi
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian harus duduk bersama menyusun suatu roadmap pemberantasan korupsi bersama. Tujuannya, untuk menghindari ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan dalam memberantas korupsi.
"Roadmapnya itu kita duduk bersama. Dalam korupsi tidak ada roadmap, KPK, Polri, Kejaksaan. Roadmap bersama dalam pemberantasan korupsi. Itu bayangan saya," kata Yasonna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10).
Roadmap tersebut nantinya akan mengatur pembagian tugas antara KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Langkah ini juga sebagai bentuk integrasi lembaga penegak hukum yang berhak memberantas korupsi dalam satu sistem yang sama.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama pencegahan korupsi BPJS Ketenagakerjaan? Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak tahun 2016 melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Kerja sama itu ditandatangani langsung Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Ketua KPK pada tahun 2016.
"Densus ini misalnya apa, KPK sasarannya dalam penegakan hukum itu apa. Misalnya apa, bidang energi, membangun sistem pencegahan, sistem e-goverment, atau apa. Jaksa bagaimana," tegasnya.
Apalagi, kata Yasonna, peradilan pidana di Indonesia sebenarnya merupakan sistem yang terintegrasi. Dia memahami baik Polri, Kejaksaan atau KPK telah menjalankan tugasnya masing-masing. Sayangnya, indeks persepsi korupsi Indonesia masih banyak persoalan.
"Kita kan perlu yang lebih jelas, kita sudah 15 tahun punya KPK. Jaksa melakukan tugasnya, Polri lakukan tugasnya, KPK lakukan tugasnya. Tapi indeks kita masih banyak persoalan," tambahnya.
Yasonna mendukung KPK, Kejaksaan dan Polri diberikan kewenangan yang besar dalam pemberantasan korupsi. Tetapi, dia mengingatkan agar personel KPK, Polri dan Kejaksaan harus menjaga integritasnya agar tidak melakukan praktik korupsi.
"Yang penting juga apa yang dikatakan Pak Laode tadi, misalnya fair juga kalau polisi misalnya memperoleh kesejahteraan yang lebih baik semoga janganlah tergoda imanku, jaksa juga begitu. Di samping penguatan-penguatan integritas," ujar Yasonna.
Ditambahkannya, ketiga lembaga juga disarankan untuk menguatkan gerakan moral antikorupsi ke masyarakat. Serta, memasukkan program pencegahan korupsi ke dalam kurikulum sekolah dasar supaya menjadi budaya yang mengakar ke anak-anak.
"Penguatan gerakan moral untuk antikorupsi itu juga harus dimulai dari bawah, dari masyarakat juga. Dari pendidikan, anak kecil jadi dalam roadmap juga kita masukin. Program pencegahan korupsi dimulai dari SD," tukasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya
KPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca Selengkapnya
Nota kesepahaman juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KY dan KPK dalam koridor kewenangan masing-masing.
Baca Selengkapnya
Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama jajarannya bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri.
Baca Selengkapnya
"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca Selengkapnya
Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.
Baca Selengkapnya
Menurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca Selengkapnya
Mabes Polri membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut ada masalah koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan dan Polri.
Baca Selengkapnya
Hakordia merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam memerangi korupsi, sebuah kejahatan luar biasa.
Baca Selengkapnya
Tiga paslon capres-cawapres sudah hadir memenuhi undangan KPK.
Baca Selengkapnya