Menlu Retno: Taliban Berkomitmen Membentuk Pemerintahan Inklusif

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa Taliban berusaha membentuk pemerintahan yang inklusif secepat mungkin. Hal itu Retno ungkapkan saat ia bertemu perwakilan Taliban di Doha, Qatar pada tanggal 26 Agustus.

"Dari pembicaraan dengan Taliban yang saya lakukan di Doha tanggal 26 agustus yang lalu, Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif. Upaya ini dinilai akan mengurangi instablitas domestik, dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engangement dengan dunia luar," ungkapnya saat rapat bersama Komisi I DPR RI, Kamis (2/9).

Retno mengungkapkan, Taliban telah menunjuk sejumlah pejabat sementara. Hal itu dilakukan mengingat adanya kebutuhan mendesak maka akibat kekosongan pemerintahan.

"Yaitu posisi menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, pendidikan tinggi, pendidikan intelijen gubernur bank sentral, gubernur Kabul dan wali kota Kabul. Mereka mengatakan bahwa penunjukkan ini sifatnya sementara," tuturnya.

Lebih lanjut, saat berkunjung ke Doha, ia kami juga melakukan peetemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Qatar dan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk urusan Afghanistan.

"Pertemuan tersebut kami sengaja gubakan untuk menggunakan window opportunity atau kesempatan yang masib terbuka untuk menyampaikan pesan dan harapan Indonesia terhadap Afghanistan ke depan," terangnya.

"Jadi sekali lagi kita bertemu dengan taliban sengaja untuk menggunakan window opportunity untuk menyampaikan pesan dan harapan Indonesia," kata Retno.

Lebih lanjut, Retno mengungkapkan pesan dan harapan yang disampaikan Indonesia kepada Taliban. Pertama, pentingnya untuk terus diupayakan pembentukan pemerintahan yang inklusif.

Kedua, pentingnya jaminan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai breeding and training ground bagi aktivitas kelompok teroris yang megancam keamanan dan stabilitas kawasan serta dunia. Ketiga, pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

"Selain itu kami juga menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki vested interest di Afghanistan, satu-satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan damai stabil dan makmur," pungkasnya.