Menlu Retno tegaskan Bali Process harus hasilkan kesepakatan nyata

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan pertemuan tingkat menteri Bali Process ke-6 yang akan digelar di Nusa Dua, Bali pada 22-23 Maret 2016 harus menghasilkan kesepakatan nyata. Pertemuan Bali Process diagendakan untuk membahas penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan lintas negara.

"Mengenai masalah irregular migrants (pencari suaka), kenapa ada Bali Process? Bali Process itu adalah forum yang memang kita inisiasi bersama dengan Australia untuk kerja sama dengan negara-negara terutama effective countries dalam merespons situasi atau dalam merespons isu yang berkembang terkait dengan irregular migrants," ujar Menlu Retno usai mendampingi Wakil Presiden JK menerima kunjungan kehormatan Menlu Australia Julie Bishop di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (23/3).

Dia menjelaskan, ada dua dokumen yang akan dihasilkan dalam pertemuan tersebut yaitu Co-Chair Statement dan Bali Process Ministrial Declaration. Co-chairs statement akan merefleksikan apa yang telah dibahas dan disepakati dari pertemuan itu, sementara deklarasi lebih pada langkah-langkah yang diambil bersama termasuk langkah koordinasi. Dalam mengaplikasikan hasil Bali Porcess, Menlu Retno menilai perlu kerja sama yang baik antara negara-negara yang terlibat dalam pertemuan nanti.

"Dalam konteks kerja sama ini tidak hanya dapat dilakukan oleh satu atau dua negara, tetapi dilakukan antara negara asal kemudian negara transit seperti Indonesia. Ini sebenarnya posisi kita sebagai negara transit dan negara destinasi. Oleh karena itu kalau kita mau menekankan isu irregular migrants berarti tiga kategori negara tersebut harus bekerja sama untuk menyelesaikan atau untuk merespons situasi yang muncul," terang Menlu Retno.

"Di dalam Bali Process nanti ada satu inisiatif yang akan diusulkan oleh Indonesia misalnya mengenai masalah consultation mechanism antara co chairs pada saat ada emergency situation. Intinya Bali Process betul-betul harus dapat merespons apabila ada situasi emergency yang terjadi yang terkait dengan irregular migration," tambahnya.