Menlu yakin aksi boikot Australia tak pengaruhi wisata di Indonesia

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan sikap pemerintah Indonesia tetap akan melaksanakan hukuman mati bagi para terpidana narkoba warga negara asing termasuk WN Australia. Menurut Retno, adanya ancaman boikot warga negaranya untuk datang ke Indonesia tidak akan berpengaruh.

"Saya kira orang-orang Australia akan cukup cerdik menentukan ke mana mereka akan berlibur yah," ujar Retno di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Retno menyampaikan ketegasan sikap pemerintah Indonesia itu kepada seluruh negara termasuk Australia yang warga negaranya akan segera dieksekusi. Retno mengaku juga sudah berkomunikasi dengan Sekjen PBB Ban Ki Moon terkait hal ini,

"Saya berkomunikasi dengan Sekjen PBB dalam komunikasi tersebut kita sudah perkirakan bahwa beliau menyampaikan sama seperti yang disampaikan oleh kepala-kepala negara, kepala-kepala pemerintahan di mana warga negaranya memang di dalam daftar terpidana mati, menyampaikan concern dan sekjen PBB saya kira paham betul posisi kita," ujarnya,

Kepada Ban Ki-Moon, Retno juga menegaskan tidak ada yang dilanggar oleh pemerintah Indonesia, lalu mengapa PBB turut campur dalam penyelesaian masalah ini,

"Satu poin yang perlu saya sampaikan tidak ada yang dilanggar oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini, karena kita tidak melanggar hukum internasional. Di ICCR Pasal 6 disebutkan bahwa hukuman mati dapat dilakukan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius. Dan di Indonesia kejahatan narkoba merupakan salah satu kejahatan yang sifatnya serius dan tidak ada yang dilanggar dalam kaitannya dengan hukum nasional karena hukum positif kita masih memuat adanya hukuman mati. Sekali lagi tidak ada yang dilanggar pemerintah indonesia dalam hal ini," tegas Retno.

Retno juga menyampaikan sikap tersebut kepada Menlu Australia Julie Bishop. Di sana Retno mengatakan bukan berarti pelaksanaan hukuman mati terhadap warganya akan memutus hubungan diplomasi dengan Australia. Namun hanya penegakan law enforcement di Indonesia.

"Dalam pembicaraan saya dengan menlu australia saya selalu mengatakan di depan kita selalu mengatakan bahwa Indonesia menginginkan untuk meningkatkan hubungan dengan negara manapun, dan Indonesia selalu bersahabat dengan negara manapun tapi pada sisi lain kita juga mengatakan bahwa law enforcement di Indonesia tetap dilakukan dan berkaitan dengan masalah ini berkaitan dengan kedaulatan bagi suatu negara untuk menjalankan law enforcement-nya," ujarnya.