Menpan RB: ASN lakukan pungli langsung pecat!
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur tidak main-main dengan aparatur sipil negara (ASN) yang masih berani melakukan pungutan liar (pungli). Kedapatan melakukan pungli, sanksi pecat langsung diterima.
Hal itu disampaikan Asman usai membuka Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, di Aula Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (26/10).
"ASN kami imbau tidak lagi bermain-main dengan pelayanan ini. Kalau ada pungutan yang resmi, harus dibayarkan ke bank. Dan kalau masih ada yang ketahuan langsung kita pecat," kata Asman.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang melakukan pungli? Berdasarkan keterangan di video, disebutkan bahwa pungli di Babelan jadi pungli terkuat di muka bumi.
-
Apa hukum menerima gaji PNS yang didapat melalui sogokan? Buya Yahya menegaskan bahwa praktik tersebut adalah kesalahan dan merupakan dosa. Menurutnya, dosa tersebut hanya ada pada saat proses menyogok dilakukan.
-
Bagaimana cara para pelaku pungli? Untuk satu jari, sopir harus memberikan uang sebesar seribu. Lalu dua jari, sopir harus menyerahkan uang sebesar Rp2 ribu dan seterusnya.'Minta seribu tinggal bikin satu jari. Dua ribu, dua jari. Lima ribu, tinggal bikin lima jari,' katanya lagi.
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
-
Siapa yang melakukan pungli di Rutan KPK? 'Terperiksa sebagai Karutan KPK sejak pertemuan makan bersama di Bebek Kaleyo telah mengetahui tentang praktik pungutan liar dan yang sudah terjadi sejak lama tapi terperiksa tidak berusaha menghentikan pungutan liar tersebut,' ungkap Albertina dalam sidang putusan, di gedung Dewas KPK, Rabu (27/3).
Titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kata dia, sudah jelas bahwa pemerintah saat ini sedang bersih-bersih praktik pungli yang memang sudah membudaya sejak lama. Sehingga di bawah kementeriannya, dia melakukan terobosan dan dorongan pada seluruh Pemda untuk menerapkan E-Goverment.
"Jadi enggak main-main lagi. Ini sudah perintah presiden. Oleh karena itu Saya imbau kepada ASN mari kita perbaiki sistemnya. Kita perbaiki metodenya. Ada transparansi, ada sitem keterbukaan, di seluruh layanan," tandasnya.
Dia menambahkan, E-Goverment ditargetkan bisa diterapkan diseluruh pemerintahan daerah pada 2017 mendatang. Penerapan cara tersebut sebagai satu cara untuk memperbaiki sistem birokrasi konvensional.
"Karena itu harus berbenah diri harus mempercepat sistem pelayanan publiknya dengan sistem IT," ujarnya.
Menurutnya bukan cuma pemerintahan, tapi institusi kepolisian juga sudah menerapkan cara modern. Sebagai pelayan masyarakat, Polri kata dia, banyak sistem yang dilakukan dengan cara digital.
"Lihat saja Polri, saat ini sudah modern, mulai dari pengurusan SIM-nya, SKCK-nya, pengaduannya semua sudah secara online," ujarnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penonaktifan AR untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap yang bersangkutan beserta seluruh jajaran di Kantor Camat Nanggalo.
Baca SelengkapnyaPegawai berinisial NAR dipecat usai diperiksa pihak Inspektorat lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaTerkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca SelengkapnyaIngat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Baca SelengkapnyaKebijakan ini lahir seiring maraknya fenomena perjudian daring atau online yang sudah melibatkan berbagai kalangan.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot 3 orang anak buahnya yang terbukti melanggar hukum.
Baca SelengkapnyaPj Wali Kota Prabumulih geram belasan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Prabumulih melakukan perselingkuhan.
Baca SelengkapnyaPNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnyasebelumnya rekrutmen ASN sering kali tidak transparan, dengan adanya praktik nepotisme seperti penempatan anak, saudara.
Baca SelengkapnyaMenpan RB Azwar Anas menegaskan, ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaMenurut Azwar Anas, fenomena perjudian daring sudah semakin meresahkan dan telah melibatkan berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN).
Baca SelengkapnyaPemerintah meminta PNS untuk tetap netral saat pemilu 2024.
Baca Selengkapnya