MenPAN-RB Ingatkan Pemda Analisa Data Sebelum Mengambil Keputusan
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan data menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan tepat dan menghasilkan kebijakan publik berkualitas.
Hal itu disampaikan Tjahjo di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menpan RB dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono secara virtual, Selasa (31/8).
"Kehadiran data dan informasi dapat memengaruhi Pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat dan menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, tepat sasaran dan menjawab permasalahan di tengah masyarakat," kata Tjahjo di Jakarta.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Bagaimana Kementan dibantu oleh Polri? Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mem backup dan mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
-
Siapa yang pimpin Kemenkumham? Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Upacara Wisuda bagi Pegawai Kemenkumham yang memasuki masa Purnabakti. Upacara Wisuda ini merupakan penghargaan atas prestasi kinerja dan darmabakti para Pegawai selama mengabdi di Kementerian yang saat ini dinahkodai oleh Yasonna Laoly.
-
Mengapa Pemprov Kaltim menghimpun informasi untuk isu strategis? Kemudian Sekda menjelaskan bahwa Pemprov menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk menentukan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan salah satunya transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.
Sebuah institusi, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), tidak akan dapat bertahan tanpa mengacu pada data dalam mengambil keputusan (data driven decision making).
"Kebijakan yang berkualitas dipengaruhi oleh data yang berkualitas pula, sehingga ketersediaan data ini menjadi hal yang penting," tukasnya.
Oleh karena itu, seluruh K/L dan pemerintah daerah (pemda) penting untuk melakukan analisa pada data sebelum mengambil sebuah keputusan, tutur Tjahjo.
"Kebijakan yang menghasilkan hasil yang baik harus diperluas. Kebijakan yang tidak harus dipikirkan kembali dan mengalokasikan ulang sumber daya yang ada," ujarnya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan dengan menggunakan digital signature tersebut bertujuan untuk memperpanjang kerja sama antara Kemenpan RB dan BPS.
Kerja sama antara Kemenpan RB dan BPS tersebut sudah terjalin sejak 2015 dalam penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan statistik dalam bidang PANRB.
Tjahjo berharap dengan keberlanjutan kerja sama tersebut pembuatan kebijakan oleh Kemenpan RB menjadi lebih terarah, sesuai, gesit dan eksperimental.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri menjelaskan bahwa statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) demi integrasi data di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMasih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca SelengkapnyaData yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.
Baca SelengkapnyaIntegrasi dan sinkronisasi data sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaSelain itu, kebijakan juga harus sesuai data dan fakta.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia emas tidak hanya bersumber dari data BPS.
Baca SelengkapnyaMenjadi sebuah kebutuhan pemanfaatan teknologi AI bagi pemerintah.
Baca SelengkapnyaAnwar Sanusi menegaskan Perencana Kemnaker juga harus memahami perubahan siklus kebijakan publik di era digital.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengatakan secara rutin mendapat laporan berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.
Baca Selengkapnya