MenPAN RB: Kalau ASN Berpolitik Praktis Lumpuh Negara Ini

Merdeka.com - Pemerintah berulang kali mengingatkan agar pegawai negeri sipil (PNS) tidak ikut berpolitik praktik. Meskipun, PNS memang memiliki hak politik.

"Punya hak politik memilih tapi tidak berpolitik praktis. Kalau TNI dan Polri tidak sama sekali, berpolitik praktis tidak punya hak memilih, tidak punya hak dipilih," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, di Kantor Wapres, Jl Merdeka Utara, Kamis (7/2).

Dia menjelaskan kenapa PNS tidak boleh terjun ke politik praktis. "ASN punya hak memilih, tapi tidak berpolitik. Kenapa, kalau 4,3 juta berpolitik praktis lumpuh negara ini, berhenti tidak jalan," kata Syafruddin.

Rilis terbaru Lembaga Survei Charta Politika, angka PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen. Jumlah itu lebih kecil dibanding PNS yang mendukung Prabowo - Sandiaga yakni 44,4 persen. Masih ada 14,9 persen PNS yang belum memberikan dukungan suara untuk kedua calon.

Sementara di lingkungan pegawai desa atau kelurahan, pemilih Jokowi - Ma'ruf hanya 30,8 persen. Sedangkan pegawai desa atau kelurahan yang memilih Prabowo - Sandi mencapai 53,8 persen. Masih ada 15,4 persen pegawai desa dan kelurahan yang belum menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019.

Survei Charta Politika ini dilakukan pada periode 22 Desember 2018 - 2 Januari 2019. Melalui wawancara 2.000 responden, yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan metode survei acak bertingkat /multistage random sampling dengan margin of error 2,91 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen.