Menpan RB sebut 20 LNS berhasil dibubarkan di era Jokowi
Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengklaim dua tahun terakhir, reformasi birokrasi dan pelayanan publik berjalan baik. Hal itu dilihat dari adanya 22 lembaga non struktural (LNS) yang dibubarkan pemerintah.
"Terakhir tahun 2016 ada 10 LNS yang dibubarkan untuk mengurangi keborosan kewenangan yang mengakibatkan keborosan anggaran," ungkap Asman saat memaparkan hasil capaian kerja dua tahun Jokowi-JK dengan tema 'Reformasi Kelembagaan & Paket Deregulasi Ekonomi' di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III Nomor 17, Jakarta Pusat, Senin (25/10).
Selain pembubaran puluhan LNS, Asman juga mengaku sudah memberikan perhatian kepada pelayanan publik melalui pengembangan inovasi di berbagai lini. Misalnya pelayanan publik yang berhubungan dengan pelayanan pasar dan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Disdukcapil, hingga Puskesmas.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Bagaimana Kemenkumham harus berinovasi dalam memberikan pelayanan? “Pertahankanlah capaian prestasi yang telah berhasil diraih. Teruslah pikirkan cara-cara baru dengan berbagai terobosan kreatif dan inovasi baru untuk memberikan kemudahan dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk keberlanjutan program (sustainable program) atas program-program yang telah saya tetapkan,“ kata Yasonna
"Kami sudah bentuk 59 Kabupaten/kota sebagai role model pelayanan publik," ujarnya.
Pada tahun 2016, kata kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini, ada 2.476 inovasi yang mengikuti kompetisi. 297 di antaranya merupakan best pratices yang siap direplikasi ke instansi lain.
Sementara itu, untuk pengawasan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dilaporkan cukup membaik. Hal itu merujuk pada realisasi opini WTP untuk kementerian dan lembaga pada tahun 2015 mencapai 71 persen dari target 95 persen. Kemudian provinsi sudah menembus angka 76 persen dari target 85 persen, dan Kabupaten/kota capai 44 persen dari target 65 persen.
"Terkait akuntabilitas, instansi pemerintah yang akuntabel memiliki skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perkembangannya baik," terang dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaMenteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi program dan membuat skala prioritas.
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaLuhut diminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola di Indonesia.
Baca SelengkapnyaINA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.
Baca SelengkapnyaEstimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca Selengkapnya10 Proyek strategis nasional ini merupakan bagian dari 35 proyek yang ditetapkan Jokowi.
Baca SelengkapnyaLuhut menceritakan pengalamannya saat menghadapi kendala dalam beberapa proyek, salah satunya e-katalog.
Baca SelengkapnyaTidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca Selengkapnya