MenPAN-RB tegaskan ASN diisi orang profesional bukan titipan
Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menegaskan, jabatan aparatur sipil negara (ASN) diisi pihak independen dan profesional, bukan yang dekat dengan pejabat. Dia juga memastikan tidak akan ada lagi ASN yang dinonjobkan karena tidak mendukung independen di Pilkada.
"Yang menjadi dasar seseorang jadi ASN, ASN jadi pejabat kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya bukan karena kedekatan dengan pejabat tertentu. Kalau ini kita lakukan maka insya Allah tidak akan ada lagi ASN yang dinonjobkan karena tidak mendukung atau tidak menjadi tim sukses bupati, wali kota atau gubernur," kata Asman di hadapan 386 ASN dari 185 kabupaten/kota yang hadir dalam rakor standarisasi jabatan dan pengembangan karir aparatur di Hotel Clarion, Makassar, Kamis (3/5).
Dia menuturkan, Tahun 2017 lalu, dari sekian ribu ASN yang diterima, 38 persen di antaranya adalah tenaga administrasi umum. Menurutnya, mereka ini bukan tenaga profesional, kerjanya hanya mengetik.
-
Siapa saja yang termasuk ASN? Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
-
Bagaimana Kemenkumham menjalankan pengadaan ASN? Andap menjelaskan penetapan kebutuhan ASN Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan.
-
Apa tugas utama ASN dalam pemerintahan? Dalam sistem administrasi negara, ASN memiliki peran sentral dalam menyediakan pelayanan publik, menjaga stabilitas pemerintahan, serta mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Siapa yang memberikan persetujuan formasi ASN 2024? Menteri PANRB juga telah memberikan persetujuan prinsip formasi ASN Tahun 2024, yang mencapai sekitar 1,2 juta formasi.
-
Mengapa ASN harus setia pada Pancasila? Pegawai aparatur sipil negara wajib: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
"Hal-hal seperti itu semua terus kita benahi karena kalau tidak, maka ASN-ASN itu justru akan menjadi beban di lingkungan kerjanya. Saya coba bagaimana agar ASN bisa menjadi aparatur yang profesional. Antara lain dengan menggunakan assessment tiap individu, sehingga yang menjadi dasar pengangkatannya adalah kompetensinya. Tahun 2024 kita targetkan ASN berkelas dunia agar bisa berkompetisi dengan negara lain," tandasnya.
Lebih jauh dijelaskan, yang dibenahi adalah proses rekruitmen, pengisian jabatan, sistem pendidikan dan latihan hingga soal pensiun. Jadi ke depan, untuk menjadi ASN itu tidak gampang dan tidak akan ada lagi yang jadi tanpa tes atau hanya berdasarkan rekomendasi pejabat.
"Ke depan, ASN itu adalah orang-orang pilihan. Saya yakin kalau ASN yang ada di sini sekarang di tes lagi, banyak yang tidak lulus," tutur Asman tawa hadirin.
Dia juga mengistruksikan Badan Kepegawaian Daerah untuk mengubah pola kerja, dari menerima usulan menjadi menganalisa beban kerja, pengadaan pegawai hingga mengurus jenjang karir.
"Cara kerja ASN tidak boleh kalah dengan korporasi. Out come menjadi ukuran kinerja PNS," tandasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.
Baca SelengkapnyaNetralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.
Baca SelengkapnyaTerkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca SelengkapnyaNetralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca Selengkapnyasebelumnya rekrutmen ASN sering kali tidak transparan, dengan adanya praktik nepotisme seperti penempatan anak, saudara.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaPemerintah meminta PNS untuk tetap netral saat pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTito menjelaskan, ASN itu mendukung untuk meminta imbalan kenaikan jabatan setelah membantu pemenangan.
Baca SelengkapnyaMengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaNetralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.
Baca SelengkapnyaTauhid menekankan, rekrutmen fleksibel tidak dapat dimaknai setiap bulan instansi membuka seleksi.
Baca Selengkapnya