Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MenPAN-RB tegaskan ASN diisi orang profesional bukan titipan

MenPAN-RB tegaskan ASN diisi orang profesional bukan titipan MenPAN-RB Asman Abnur. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menegaskan, jabatan aparatur sipil negara (ASN) diisi pihak independen dan profesional, bukan yang dekat dengan pejabat. Dia juga memastikan tidak akan ada lagi ASN yang dinonjobkan karena tidak mendukung independen di Pilkada.

"Yang menjadi dasar seseorang jadi ASN, ASN jadi pejabat kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya bukan karena kedekatan dengan pejabat tertentu. Kalau ini kita lakukan maka insya Allah tidak akan ada lagi ASN yang dinonjobkan karena tidak mendukung atau tidak menjadi tim sukses bupati, wali kota atau gubernur," kata Asman di hadapan 386 ASN dari 185 kabupaten/kota yang hadir dalam rakor standarisasi jabatan dan pengembangan karir aparatur di Hotel Clarion, Makassar, Kamis (3/5).

Dia menuturkan, Tahun 2017 lalu, dari sekian ribu ASN yang diterima, 38 persen di antaranya adalah tenaga administrasi umum. Menurutnya, mereka ini bukan tenaga profesional, kerjanya hanya mengetik.

"Hal-hal seperti itu semua terus kita benahi karena kalau tidak, maka ASN-ASN itu justru akan menjadi beban di lingkungan kerjanya. Saya coba bagaimana agar ASN bisa menjadi aparatur yang profesional. Antara lain dengan menggunakan assessment tiap individu, sehingga yang menjadi dasar pengangkatannya adalah kompetensinya. Tahun 2024 kita targetkan ASN berkelas dunia agar bisa berkompetisi dengan negara lain," tandasnya.

Lebih jauh dijelaskan, yang dibenahi adalah proses rekruitmen, pengisian jabatan, sistem pendidikan dan latihan hingga soal pensiun. Jadi ke depan, untuk menjadi ASN itu tidak gampang dan tidak akan ada lagi yang jadi tanpa tes atau hanya berdasarkan rekomendasi pejabat.

"Ke depan, ASN itu adalah orang-orang pilihan. Saya yakin kalau ASN yang ada di sini sekarang di tes lagi, banyak yang tidak lulus," tutur Asman tawa hadirin.

Dia juga mengistruksikan Badan Kepegawaian Daerah untuk mengubah pola kerja, dari menerima usulan menjadi menganalisa beban kerja, pengadaan pegawai hingga mengurus jenjang karir.

"Cara kerja ASN tidak boleh kalah dengan korporasi. Out come menjadi ukuran kinerja PNS," tandasnya.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: PNS yang Dampingi Istri atau Suami dalam Pilkada 2024 Harus Ambil Cuti di Luar Tanggungan Negara
Aturan Baru: PNS yang Dampingi Istri atau Suami dalam Pilkada 2024 Harus Ambil Cuti di Luar Tanggungan Negara

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Baca Selengkapnya
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat

Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.

Baca Selengkapnya
83 ASN Diduga Tak Netral, Menpan-RB: Ada Sanksi Pidana
83 ASN Diduga Tak Netral, Menpan-RB: Ada Sanksi Pidana

Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.

Baca Selengkapnya
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial

Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Perekrutan PNS Zaman Dulu Tidak Transparan, Isinya Anak Saudara dan Ponakan
MenPAN Anas: Perekrutan PNS Zaman Dulu Tidak Transparan, Isinya Anak Saudara dan Ponakan

sebelumnya rekrutmen ASN sering kali tidak transparan, dengan adanya praktik nepotisme seperti penempatan anak, saudara.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Jelang Pilpres 2024, Aduan Netralitas PNS Masih Sedikit
Jelang Pilpres 2024, Aduan Netralitas PNS Masih Sedikit

Pemerintah meminta PNS untuk tetap netral saat pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Tito Bicara ASN Tak Netral di Pilkada: Ada yang Tawarkan Diri Dukung Paslon
Tito Bicara ASN Tak Netral di Pilkada: Ada yang Tawarkan Diri Dukung Paslon

Tito menjelaskan, ASN itu mendukung untuk meminta imbalan kenaikan jabatan setelah membantu pemenangan.

Baca Selengkapnya
Awas! PNS Tidak Netral Saat Pemilu Terancam Penundaan Kenaikan Pangkat hingga Mutasi
Awas! PNS Tidak Netral Saat Pemilu Terancam Penundaan Kenaikan Pangkat hingga Mutasi

Mengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.

Baca Selengkapnya
Tak Main-Main, Menteri Anas Ungkap Sanksi PNS Tak Netral di Pemilu 2024
Tak Main-Main, Menteri Anas Ungkap Sanksi PNS Tak Netral di Pemilu 2024

Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.

Baca Selengkapnya
Menteri Usul Seleksi CPNS Dibuka Kapan Saja, Pengamat Ingatkan PNS Titipan
Menteri Usul Seleksi CPNS Dibuka Kapan Saja, Pengamat Ingatkan PNS Titipan

Tauhid menekankan, rekrutmen fleksibel tidak dapat dimaknai setiap bulan instansi membuka seleksi.

Baca Selengkapnya