Menpan RB tegaskan tak pernah beri fasilitas pelesiran buat kolega

Merdeka.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menegaskan tidak pernah memberi instruksi mengeluarkan surat kepada Kementerian Luar Negeri untuk memberi fasilitas anggota DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto Suripman. Mereka mengaku tengah mendalami keberadaan surat itu.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN RB Herman Suryatman menegaskan, Menteri Yuddy Chrisnandi tidak pernah mengetahui surat itu. Padahal dalam surat tertulis bahwa Wahyu sekaligus politisi Hanura, mengaku sebagai kolega Yuddy.

"Yang jelas Pak Menteri (Yuddy) tidak pernah mengetahui ada surat seperti itu dan tidak pernah menginstruksikan," tegas Herman kepada merdeka.com, Kamis (31/3).

Surat permohonan fasilitasi ©2016 merdeka.com/istimewa

Sebelumnya, Yuddy geram namanya dicatut dalam surat ditujukan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Luar negeri. Surat dari Kementerian PAN RB itu meminta Kementerian Luar Negeri memfasilitasi anggota DPRD DKI Wahyu Dewanto Suripman mengaku kolega Menteri Yuddy.

Yuddy mengaku tidak pernah memerintahkan Sekretaris Kementerian PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji, untuk membuat surat itu. Meski begitu, dirinya tengah melakukan investigasi mengenai kebenaran beredarnya surat tersebut.

"Menpan tidak pernah tahu adanya Surat tersebut. Dan tidak pernah memerintahkan pemberian bantuan fasilitas seperti disebutkan Surat tersebut. Saya sedang menginvestigasi atas informasi atau arahan siapa surat itu dibuat," kata Yuddy dalam keterangannya.

Yuddy membenarkan bahwa Wahyu merupakan koleganya di Partai Hanura. Namun, dia membantah memberikan koleganya itu fasilitas untuk keluar negeri.

"Wahyu Dewanto adalah Anggota DPRD DKI fraksi Hanura, benar kolega atau teman saya, namun tidak serta merta dapat fasilitas jabatan seperti yang disebutkan surat tersebut untuk urusan pribadi," ungkapnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir mengaku tidak ada perintah untuk memberikan fasilitas kepada Wahyu. Apalagi pihaknya tidak sembarangan memberikan fasilitas tersebut.

"Selama kunjungan itu resmi atau dinas dan ada instruksi Kemlu akan dilaksanakan sesuai protap. Dalam hal ini tidak ada instruksi dari Kemlu," terang Nasir.