Menpan RB Tjahjo Minta ASN Terpapar Radikalisme Tak Diberi Jabatan Penting
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkontaminasi paham radikalisme tak diberikan peluang menduduki posisi penting.
"Kami minta lewat kepala Badan Kepegawaian, Komisi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk tidak menempatkan jabatan ASN yang terpapar radikalisme. Harus terus dibina," kata dia saat memberikan sambutan di Hari Anti Narkoba Internasional, Jumat (26/6/2020).
Menurut Tjahjo, ASN mempunyai posisi strategis sebagai poros pembangunan dan penggerak birokrasi. Oleh karena itu, ASN harus berfungsi sebagai pemersatu bangsa sesuai Undang-Undang No 5 Tabun 2014 tentang ASN.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Apa instruksi TKN Prabowo-Gibran kepada para relawannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta para relawan mengampanyekan Prabowo-Gibran di seluruh wilayah Indonesia menggunakan cara-cara santun, dan tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Bagaimana cara TKN Prabowo-Gibran mengajak relawan agar tidak gampang tersulut emosi? Selain tidak menyerang pribadi dua pasangan lainnya, Sangap juga mengajak para relawan yang sudah berkeringat mengampanyekan Prabowo-Gibran untuk tidak gampang tersulut emosi ketika mendapati serangan dari kubu lain.
-
Apa yang diminta Kemnaker dari APINDO? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
Tjahjo meminta untuk senantiasa mencermati setiap gelagat perkembangan dinamika yang terkait lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar masalah radikalisme. Selain radikal, Tjahjo juga menaruh perhatian pada narkoba, serta korupsi.
"Kami sampaikan juga kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan tentang bahaya narkotika. Bahaya psikotropika dan bahan-bahan berbahaya lain pada seluruh ASN di instansinya masing-masing. Kedua memberhentikan dengan tidak hormat bagi pengguna maupun pengedar narkoba termasuk harus direhabilitasi," ucap dia.
Pada kesempatan itu, Tjahjo juga memuji BNN yang telah membuat portal aduan narkoba sebagai media laporan.
"BNN punya data yang cUkup canggih, sampai tingkat kecamatan di mana daerah-daerah yang sudah terpapar peredaran dan penggunaan narkoba," ujar dia.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaTotal ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas di antaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaMenpan RB Azwar Anas menegaskan, ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaIngat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaMengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaSikap netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta ASN inovatif dan adapatif terhadap perubahan yang ada.
Baca Selengkapnya