Follow
Menpan RB Yakini Identitas TNI Polri Termasuk 279 Juta Data yang Bocor
Merdeka.com - Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Tjahjo Khawatir Ada Milik ASN, TNI, dan Polri
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika mengusut tuntas kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, dia khawatir di dalamnya terdapat data milik aparatur sipil negara (ASN).
"Kami mendukung Kemkominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI ini. Saya yakini data-data yang dimiliki ASN juga termasuk di dalamnya," jelas Tjahjo dikutip dari siaran persnya, Senin (24/5/2021).
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Dimana hoaks tentang Kominfo beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Kapan Kominfo mulai pantau isu hoaks? Total sejak bulan Agustus 2018, sudah 12.547 konten isu hoaks yang telah ditangani Kementerian Kominfo. Berdasarkan kategori, sejak Agustus 2018 hingga Desember 2023, isu hoaks paling banyak berkaitan dengan sektor kesehatan.
-
Siapa yang membocorkan data orang Indonesia? Dalam tangkapan layarnya, akun X bernama @Fusion Intelligence Center @S memberitahukan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia telah dibocorkan oleh sebuah channel Telegram di China.
-
Siapa yang tangani isu hoaks di Kominfo? Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan.
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
Adapun kebocoran data 279 juta penduduk ini, terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan. Kemungkinan, data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut. Hal ini lantaran, ASN, serta prajurit TNI-Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Menurut informasi, Kemkominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021. Isu ini berasal dari media sosial yang menyebutkan data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas _online_. Dari 279 juta data tersebut, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi.
Tjahjo mengakui bahwa dasar hukum perlindungan data pribadi WNI masih dalam rancangan undang-undang (RUU). Untuk itu, dia mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.
"Kementerian PANRB mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut" katanya.
Dia menekankan pentingnya keberadaan RUU Perlindungan Data Pribadi. Tjahjo melihat selama ini penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang sifatnya pidana kepada oknum yang membocorkan data konsumen.
"Sehingga penting agar RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan dengan segera," tegas Tjahjo.
Sumber: Liputan6.comReporter: Lizsa Egeham (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Data tersebut diduga bocor dari Satu Data Aparatur Sipil Negara (ASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca Selengkapnya
Kirim ke Bareskrim dan KPU, Begini Hasil Investigasi BSSN soal Kebocoran Data Pemilih
Baca Selengkapnya
Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca Selengkapnya
Sebanyak 204 juta data pemilih KPU diduga bocor. Diperjualbelikan di darkweb seharga Rp 1 miliar lebih.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca Selengkapnya
Budi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca Selengkapnya
Kementerian Kominfo dan BSSN masih berusaha melakukan investigasi.
Baca Selengkapnya
DPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.
Baca Selengkapnya
Budi Ari sempat diberondong pertanyaan namun enggan meladeni.
Baca Selengkapnya
Adapun Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP
Baca Selengkapnya
enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca Selengkapnya
Jokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya.
Baca Selengkapnya