Menpan Yuddy: Penerapan TKD dinamis oleh Ahok jadi 'role model'

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk menghapus dana honorarium, sehingga mendapatkan kompensasi dengan kenaikan gaji. Tujuan penghapusan ini adalah penghematan anggaran. Terlebih, PNS DKI Jakarta tidak mungkin mendapatkan gaji hingga batas maksimal.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, dana honorarium salah satunya digunakan untuk upah pengendali teknis. Nilainya cukup besar, yakni 3 persen dari proyek yang sedang dikendalikan.

"Bisa kami bayangkan total APBD Jakarta Rp 70 triliun separuhnya saja proyek-proyek pembangunan itu 3 persennya nilainya berapa? Dan pemerintah DKI dipimpin Ahok ini dihapuskan UPT ini," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/2).

Dia menyebutkan, penghapusan dana honorarium yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mampu melakukan penghematan hingga 26 persen. Menurutnya, dana yang dihemat ini sebelumnya menjadi konsumsi oknum PNS DKI yang nakal. Kini dana tersebut tersebar dalam tunjangan kinerja daerah (TKD).

"TKD itu dibagi dua, statis dan dinamis. Di mana setiap orang kinerjanya dihitung berdasarkan poin. Jadi misalkan TKD statisnya seorang lurah Rp 9 juta. Kalau dia hanya melakukan tugas-tugas rutinnya tambahannya cuma Rp 9 juta, kalau gaji seluruh Indonesia sama," ungkapnya.

Setelah melihat sistem yang digunakan Ahok, Yuddy memutuskan Jakarta menjadi contoh untuk penerapan sistem TKD Dinamis ini. Sebab dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), penjabaran TKD dinamis telah diatur.

"Sebenarnya gini pola penerapan seperti itu sangat tergantung pada kemampuan daerah masing-masing. Role model-nya bisa dijadikan contoh. Role model TKD dinamisnya bisa dijadikan contoh," tutupnya.