MenPAN Yuddy sebut Perpres BNN setingkat menteri rampung pekan depan
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, bahwa peraturan presiden (Perpres) mengenai Badan Nasional Narkotika (BNN) setingkat Kementerian akan diselesaikan pada pekan depan. Menurut Yuddy, saat ini pemerintah juga sedang merancang aturan mengenai Kepala BNN yang akan selevel menteri.
Sebab, BNN setingkat Kementerian butuh payung hukum yang tetap. "Kita perbaiki rancangan perpresnya. Fasilitas, jabatan dan hak-hak keuangan itu disetarakan dengan menteri. Perpresnya disempurnakan butuh waktu seminggu," kata Yuddy usai pelantikan Kepala BNPT dan Bakamla di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/3).
Perpres BNN, kata dia, otomatis Kepala BNN yang kini dijabat Komjen Budi Waseso akan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Selain itu, Kepala BNN juga akan menjadi hak prerogatif presiden dalam masa datang.
-
Siapa yang dapat memberhentikan presiden? Selain itu, amandemen ketiga pada tahun 2001 menambahkan pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945 yang mengatur tentang prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh MPR atas usul DPR, dengan syarat-syarat tertentu.
-
Siapa yang akan pensiun dari jabatannya? Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebentar lagi akan pensiun dari jabatannya.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa arti dari kata 'presiden'? Kata 'presiden' berasal dari bahasa Latin, praesidere; prae (sebelum) dan sedere (menduduki atau bertengger), menurut ahli linguistik Ben Zimmer, seperti dikutip dari NPR.
-
Siapa yang jadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Apa yang akan dilakukan Yenny Wahid sebelum memutuskan maju sebagai cawapres? “Saya tentu harus berdoa dulu, saya harus mohon petunjuk dari yang maha kuasa, nanti itu diolah dari rasional dan spiritual hasilnya seperti apa. Jadi masih panjang,“ katanya di Jakarta, Senin (7/8).
"Insya Allah, lalu kemudian juga posisi koordinasinya. Saya menyarankan yang selama ini dengan kepolisian, koordinasinya di bawah kendali Menkopolhukam. Supaya dia cukup dukungan, dukungan anggaran, dukungan mobilitas. dan seperti BNPT, Bakamla, Lemhanas di bawah koordinasi Menkopolkam, arahnya ke sana," kata dia.
Seperti diketahui, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berencana membuat BNN mirip BNPT. Dimana lembaga BNPT setingkat Kementerian mempunyai kajian dan lebih independen.
"Jadi BNN akan dibuat seperti BNPT itu juga kajian sama kira-kira begitu saja. Kalau dilantik ulang enggak apa-apa ingin organisasi ini mandiri dan independen. Kemarin saya kunjungi BNN berikan informasi keadaan mereka sangat minim sekali. Sehingga saya sudah koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk urus tempat (gedung)," kata Luhut di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/3).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengusulkan nama wamenhan M Herindra sebagai calon kepala BIN.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie Setiadi menjamin lembaga yang diamanatkan dalam UU PDP segera terbentuk sebelum pergantian pemerintahan.
Baca SelengkapnyaTiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaSebulan lagi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku setelah 17 Oktober 2022 diketok palu.
Baca SelengkapnyaYusuf menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas promosi yang diberikan kepadanya.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaJokowi dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca SelengkapnyaMantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.
Baca SelengkapnyaHeru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024
Baca Selengkapnya