Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MenPAN Yuddy sebut Perpres BNN setingkat menteri rampung pekan depan

MenPAN Yuddy sebut Perpres BNN setingkat menteri rampung pekan depan Menteri Yuddy Chrisnandi. ©2015 merdeka.com/bram salam

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, bahwa peraturan presiden (Perpres) mengenai Badan Nasional Narkotika (BNN) setingkat Kementerian akan diselesaikan pada pekan depan. Menurut Yuddy, saat ini pemerintah juga sedang merancang aturan mengenai Kepala BNN yang akan selevel menteri.

Sebab, BNN setingkat Kementerian butuh payung hukum yang tetap. "Kita perbaiki rancangan perpresnya. Fasilitas, jabatan dan hak-hak keuangan itu disetarakan dengan menteri. Perpresnya disempurnakan butuh waktu seminggu," kata Yuddy usai pelantikan Kepala BNPT dan Bakamla di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/3).

Perpres BNN, kata dia, otomatis Kepala BNN yang kini dijabat Komjen Budi Waseso akan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Selain itu, Kepala BNN juga akan menjadi hak prerogatif presiden dalam masa datang.

"Insya Allah, lalu kemudian juga posisi koordinasinya. Saya menyarankan yang selama ini dengan kepolisian, koordinasinya di bawah kendali Menkopolhukam. Supaya dia cukup dukungan, dukungan anggaran, dukungan mobilitas. dan seperti BNPT, Bakamla, Lemhanas di bawah koordinasi Menkopolkam, arahnya ke sana," kata dia.

Seperti diketahui, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berencana membuat BNN mirip BNPT. Dimana lembaga BNPT setingkat Kementerian mempunyai kajian dan lebih independen.

"Jadi BNN akan dibuat seperti BNPT itu juga kajian sama kira-kira begitu saja. Kalau dilantik ulang enggak apa-apa ingin organisasi ini mandiri dan independen. Kemarin saya kunjungi BNN berikan informasi keadaan mereka sangat minim sekali. Sehingga saya sudah koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk urus tempat (gedung)," kata Luhut di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/3).

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terungkap, Alasan Budi Gunawan Diberhentikan Jokowi sebagai Kepala BIN
Terungkap, Alasan Budi Gunawan Diberhentikan Jokowi sebagai Kepala BIN

Jokowi mengusulkan nama wamenhan M Herindra sebagai calon kepala BIN.

Baca Selengkapnya
Menkominfo soal Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi: Enggak Mangkrak Kok
Menkominfo soal Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi: Enggak Mangkrak Kok

Menkominfo Budi Arie Setiadi menjamin lembaga yang diamanatkan dalam UU PDP segera terbentuk sebelum pergantian pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim

Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September

Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Sebaiknya Terbentuk sebelum UU PDP Berlaku
Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Sebaiknya Terbentuk sebelum UU PDP Berlaku

Sebulan lagi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku setelah 17 Oktober 2022 diketok palu.

Baca Selengkapnya
Yusuf Permana Dilantik Jadi Deputi Protokol, Pers, Media Sekretariat Presiden
Yusuf Permana Dilantik Jadi Deputi Protokol, Pers, Media Sekretariat Presiden

Yusuf menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas promosi yang diberikan kepadanya.

Baca Selengkapnya
Kabar Reshuffle Kabinet: Bahlil Jadi Menteri ESDM, Yasonna Dicopot
Kabar Reshuffle Kabinet: Bahlil Jadi Menteri ESDM, Yasonna Dicopot

Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
Menteri PDIP Ini Tak Takut Kena Reshuffle Kabinet: Saya Sangat Siap!
Menteri PDIP Ini Tak Takut Kena Reshuffle Kabinet: Saya Sangat Siap!

Jokowi dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Tegaskan APBN Tak Terpengaruh meski Kementerian Prabowo-Gibran Ditambah
Ketua Banggar DPR Tegaskan APBN Tak Terpengaruh meski Kementerian Prabowo-Gibran Ditambah

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Segera Berakhir, Heru Budi: Diganti atau Tidak Terserah Mendagri
Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Segera Berakhir, Heru Budi: Diganti atau Tidak Terserah Mendagri

Heru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024

Baca Selengkapnya