MenPAN RB akan sarankan pecat pemimpin yang absen pasca lebaran
Merdeka.com - Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi memastikan pelayanan publik kembali normal pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Jika suatu instansi tak berjalan dengan baik di hari pertama masuk kerja, Yuddy tak segan mengganti pimpinannya.
"Pasca lebaran dan cuti bersama, harus ada pemimpin instansi yang bertanggung jawab menjaga. Jika terbukti kerja tak sesuai, maka bisa saja kita usulkan pemimpin atau kepala satuan pekerjanya agar diganti," kata Yuddy di Gedung Kemen PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (29/6).
Yuddy pun mencontohkan semisalnya di Rumah Sakit, harus ada pejabat yang bertanggung jawab operasionalnya pasca lebaran. Jangan sampai layanan masyarakat terhambat dan menjadi satu permasalahan.
-
Apa yang dilakukan Bupati Banyuwangi setelah libur Lebaran? Bupati Banyuwangi Pantau Layanan Publik Usai Libur Lebaran Tujuannya untuk memastikan seluruh pelayanan sudah aktif dan pengunjung dapat terlayani dengan baik.
-
Apa yang perlu ditunggu oleh PNS terkait libur? Oleh karena itu, PNS masih perlu menunggu keputusan dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Bagaimana layanan kesehatan Banyuwangi selama Lebaran? Layanan akan buka setiap hari, mulai 4 hingga 16 April.Ditambahkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, dari 10 pos kesehatan yang disediakan, sebanyak 8 pos bergabung dengan Pos Pengamanan Mudik (pospam) kepolisian.
-
Kenapa PNS harus menunggu keputusan Presiden untuk cuti bersama? Ketentuan mengenai cuti bersama akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan dan manajemen ASN.
-
Gimana cara BNPB siapkan libur akhir tahun? 'Pos terpadu pemantauan seperti waktu Lebaran kita sudah siapkan di titik yang kita anggap rawan bencana,' ungkapnya dalam wawancara telepon dengan Tim Lifestyle Liputan6.com pada Jumat, 6 Desember 2024. Beberapa lokasi yang dianggap rawan adalah Merak dan Bakauheni.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
"Arahan Presiden Jokowi jangan ada bantuan masyarakat yang terhambat, termasuk juga jangan cuti kalau bekerja di pelayanan publik terdepan. Kalau banyak cuti dan pelayanan terhambat, maka kepala satuan pekerjanya kita sarankan cut," tegasnya.
Oleh sebab itu, dirinya sangat mengapresiasikan sekali dengan instansi yang mengikuti sarannya agar tak memberikan cuti pasca cuti bersama hari raya.
"Dan sekarang saja baru imbauan terlihat dampaknya sangat besar. Sebagian besar instansi membatalkan izin cuti, karena memang kepentingan publik diutamakan. Pejabat dalam hal ini mulai berpikir, ini kan sebuah kemajuan dari perbaikan nilai-nilai birokrasi menuju lebih baik," tutupnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cuti tetap diprioritaskan untuk pegawai yang merayakan Natal.
Baca SelengkapnyaIa juga mengajak para PNS diseluruh Indonesia untuk menyambut tahun baru dengan penuh semangat, suka cita, dan optimisme.
Baca SelengkapnyaMenteri PANRB, Azwar Anas mengingatkan agar PNS tidak memperpanjang libur lebaran.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaCuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024
Baca SelengkapnyaMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan pegawai WFH dari kampung halaman untuk mengurangi kemacetan pada arus balik.
Baca SelengkapnyaPengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaSementara untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mendaftar.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memastikan seluruh pelayanan sudah aktif dan pengunjung dapat terlayani dengan baik.
Baca SelengkapnyaKinerja Gibran sebagai wali kota dinilai tidak optimal karena sering mengambil cuti untuk kampanye.
Baca Selengkapnya“Kalau saya kan legislatif, tidak punya kewenangan eksekutorial (pelaksanaan kebijakan). Jadi saya cukup cuti," kata Cak Imin
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menteri dan pejabat setingkat menteri melaksanakan kampanye dengan syarat tertentu.
Baca Selengkapnya