Menparekraf Sandiaga Uno Sambangi KPK Bahas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran

Merdeka.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/1/2021). Sandi belum bersedia bicara banyak saat tiba di markas antirasuah.

"Nanti saja ya. Semangat," ujar Sandi seraya masuk ke lobi markas antirasuah.

Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, pihak lembaga antirasuah menerima audiensi Sandiaga Uno beserta jajaran berkaitan dengan rencana kerja sama pengelolaan anggaran agar penggunaannya tepat sasaran.

Sandiaga hadir bersama jajarannya Wakil Menteri Angela Tanoesoedibjo, Sesmen Ni Wayan Giri Adnyani, Inspektur II Bayu Aji, dan Kepala Biro Umum dan Hukum Dessy Ruhati. Kedatangan mereka diterima oleh Pimpinan KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango beserta jajaran di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Kesekjenan.

"Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan di antaranya Menparekraf menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan pengawalan KPK dalam pengelolaan anggaran terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2020," kata Ipi.

Ipi mengatakan, Sandiaga menyampaikan harapan agar KPK terus mendampingi dan mengawal program Kemenparekraf di tahun 2021. Kemenparekraf sendiri memiliki rencana melanjutkan dan memperluas bantuan tidak hanya di sektor perhotelan dan restoran.

Selain itu, Menparekraf juga menyampaikan harapannya untuk menjalin kerja sama pencegahan korupsi terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi, dan peningkatan wawasan antikorupsi di lingkungan Kemenparekraf.

"KPK menyambut baik harapan dan permintaan Kemenparekraf untuk pencegahan korupsi. Beberapa masukan yang disampaikan dalam diskusi antara lain terkait akurasi database dan kriteria penerima bantuan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. KPK meminta agar kedua hal tersebut menjadi perhatian serius untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan," kata Ipi.

Reporter: Fachrur Rozie