Menpora Diminta Cepat Tangani Sanksi WADA, Dua Ajang Internasional Bisa Terdampak

Merdeka.com - Sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) kepada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) berujung tidak diperbolehkannya bendera Merah Putih berkibar dalam ajang olahraga internasional hingga larangan untuk menjadi tuan rumah ajang Internasional terhitung 7 Oktober 2021 hingga satu tahun ke depan.

Ketua DPP Nasdem Ahmad Sahroni mendesak Menpora bergerak cepat menangani sanksi dari WADA. Sahroni mengingatkan jangan sampai lambatnya penanganan dari Kemenpora berdampak negatif pada dua ajang internasional di Indonesia, Formula E di DKI Jakarta dan MotoGP di Mandalika.

"Dalam kurun waktu satu tahun ini kan akan ada dua ajang Internasional di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Yaitu Formula E dan Balap Moto GP di Sirkuit Mandalika. Kedua ajang besar tersebut sangatlah penting karena mampu mengangkat kembali spirit bangsa yang sempat turun akibat pandemi, dan memiliki multiplier efek lainnya. Karenanya, pemerintah harus gerak cepat untuk menyelesaikannya sehingga ada titik terang," kata Sahroni pada wartawan, Kamis (21/10).

Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (Sekjen PP IMI) itu mengingatkan bahwa Menpora harus bertanggung jawab menyelesaikan polemik tersebut. Sebab, kasus tidka berkibarnya Merah-Putih di Thomas Cup telah membuat banyak pihak kecewa dan khawatir.

"Melihat sanksi-sanksi yang didapat tentu saya khawatir. Dimulai dari bendera Indonesia yang tidak bisa berkibar di Thomas Cup kemarin, hingga sanksi dilarang menjadi tuan rumah ajang international. Padahal, semua atlet dan pengurus cabang olahraga sudah sekuat tenaga berlatih, bertanding, membuat event, dan lain lain. Hal tersebut demi mengibarkan bendera merah putih. Untuk itu, saya meminta kepada Menpora untuk bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini, harus serius mengupayakan agar masalah ini segera selesai," ujar Sahroni.

Sahroni menyebut apabila sanksi dibiarkan berlarut maka kerugian besar akan diterima Indonesia sebagai tuan rumah. "Jangan sampai sanksi pelarangan tersebut benar-benar terjadi dan merugikan negara," pungkasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com