Menpora Pastikan Audit Stadion Tidak Dibebankan Pada Klub Sepakbola, Tugas Kemen PUPR
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memastikan stadion yang dipakai untuk pertandingan sepak bola nasional dan internasional diaudit agar sesuai standar ditetapkan. Seluruh proses audit dan perbaikan akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Presiden telah memerintahkan Kementerian PUPR yakni mengaudit dan memperbaiki," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali kepada wartawan, Kamis (6/10).
Menpora memastikan klub tidak akan dibebankan dengan audit stadion yang direncanakan pemerintah. Karena kepemilikan stadion ada di tangan pemerintah daerah baik tingkat kota/kabupaten maupun Provinsi.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Bagaimana Kemenpora mendorong kemandirian olahraga? 'Kita akan mendorong LPDUK dapat menghimpun lebih banyak dan luas dana dari sponsor demi tercapainya kemandirian olahraga,' ujar Dito menambahkan.
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana PSSI jaga keamanan Timnas? PSSI telah menugaskan 20 petugas kepolisian dan 10 tenaga keamanan internal untuk mengawasi Timnas Indonesia.
"Enggak, enggak ini kan bukan milik klub di Indonesia, klub enggak ada yang independen punya stadion sendiri. Semua stadion termasuk Kanjuruhan itu stadion milik pemerintah/kabupaten," jelasnya.
Menurutnya, salah satu fokus audit stadion pada lokasi alur keluar masuk penonton. Titik itu cukup vital yang perlu mendapat perhatian .
"Presiden minta PUPR audit terutama masalah yang vital misalnya pintu keluar dan masuk kalau misalkan kecil diperlebar. Kita diminta untuk menangani dalam waktu secepat cepatnya," ucapnya.
Zainudin belum bisa memastikan kapan proses audit dimulai. Namun dia pastikan dalam waktu dekat.
"Menteri PUPR, saya (Menpora) sudah koordinasi kemarin sore. Dan dia sampaikan benar Pak Presiden sudah sampaikan pada saya hari ini atau dalam waktu dekat timnya akan hadir audit stadion," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, untuk mengaudit total semua stadion yang dipakai untuk liga pertandingan sepak bola.
"Saya akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk liga, baik liga satu, liga dua atau liga tiga," kata Jokowi di Malang, Rabu (5/10).
Menurut Jokowi, audit bersifat menyeluruh termasuk aspek fasilitas di stadion hingga sisi manajemen.
"Semuanya. Apakah gerbang sesuai standar, apakah gerbang ukurannya sesuai standar. Manajemen yang mengendalikan siapa. Semuanya. Kita perbaiki semuanya," terang Jokowi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menpora akan langsung terbang ke Medan untuk mengecek kondisi venue-venue yang dipakai untuk PON pascaviral venue voli di media sosial.
Baca SelengkapnyaSaat ini, JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Baca SelengkapnyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta belum menerima permohonan audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dari Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaInspeksi FIFA kali ini dilakukan secara tertutup. Awak media tak diizinkan masuk untuk meliput proses inspeksi stadion jelang Piala Dunia U-17.
Baca SelengkapnyaAnalisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca SelengkapnyaKalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnggoro menyampaikan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan masa depan para pejuang olahraga Tanah Air.
Baca SelengkapnyaMenpora Dito Ariotedjo bakal berkoordinasi dengan Kejagung dan Polri terkait dugaan Korupsi PON Aceh-Sumut.
Baca SelengkapnyaGelar Piala Presiden 2024, Erick Thohir Tak Ingin Tragedi Kanjuruhan Terulang
Baca SelengkapnyaPolri menyatakan segera menuju Aceh untuk mengusut dugaan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumut.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaAudit dilakukan terhadap aset Pemprov di 24 kabupaten kota se-Sulsel, maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia.
Baca Selengkapnya