Follow
Menristek Dikti soal larangan bercadar: Itu urusannya kampus
Merdeka.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir mengatakan kebijakan perguruan tinggi untuk melarang atau memperbolehkan mahasiswinya bercadar sepenuhnya merupakan urusan perguruan tinggi masing-masing. Pihak Kemenristek Ddikti, kata Nasir, tak mengatur permasalahan busana mahasiswa.
"(Masalah mahasiswi bercadar) Itu urusannya kampus. Urusan pakaian itu utusan kampus. Kementerian gak akan ikut ngatur," ujar Nasir usai meresmikan Graha Instiper di Maguwoharjo, Rabu (7/3).
Nasir menguraikan, kementerian hanya bisa mengatur agar di perguruan tinggi tidak ada diskriminasi. Bagi Nasir, tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun di perguruan tinggi.
-
Mengapa masbuk tetap diperbolehkan? Hadis ini menunjukkan bahwa menjadi masbuk tetap diperbolehkan dan makmum masbuk harus menyempurnakan shalatnya setelah imam mengakhiri shalat.
-
Kenapa Kazakhstan melarang jilbab di sekolah? Menurut pernyataan di situs web pemerintah Kazakhstan, kebijakan baru ini diberlakukan atas dasar menjamin kesetaraan semua agama di depan hukum dan anggapan bahwa setiap atribut, simbol, elemen dengan satu atau lain cara menyiratkan propaganda dogma yang terkait, serta mencegah keuntungan dari agama manapun di negara itu.
-
Bagaimana menutup aurat dengan kerudung? Kerudung (khimar) adalah salah satu bagian penting dari pakaian perempuan yang menutup aurat. Kerudung harus menjuntai sampai menutupi dada dan lengan, sehingga tidak ada bagian tubuh yang terlihat. Kerudung ini harus menutupi seluruh tubuh perempuan, termasuk wajah, kecuali jika perempuan tersebut sedang beribadah atau dalam situasi yang spesifik di mana wajahnya harus terlihat.
-
Bagaimana kebijakan larangan jilbab di Tajikistan? Undang-undang ini sebagian besar menargetkan hijab, atau kerudung, dan pakaian tradisional Islam. Pelanggar kebijakan ini akan didenda mulai dari 7.920 somonis atau Rp12 juta untuk perorangan dan 39.500 somonis atau Rp60 juta untuk badan hukum.
-
Dimana larangan itu diterapkan? Dalam laporan yang dikutip dari Android Headlines pada Kamis (14/11), tindakan pelarangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang semikonduktor yang saat ini berlangsung di pasar.
-
Kenapa India larang Madrasah? Pengadilan menyatakan undang-undang tersebut melanggar prinsip sekularisme konstitusional India dan memerintahkan agar siswa dipindahkan ke sekolah konvensional.
"Saya lihat kalau hanya masalah pakaian itu bukan diskriminasi," ucap Nasir.
Terkait foto di ijazah bagi mahasiswi yang bercadar, Nasir mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi Nasir menyerahkan permasalahan itu kepada masing-masing perguruan tinggi.
"Untuk ijazah urusannya perguruan tinggi. Kementerian enggak akan ikut ngatur. Yang penting identitas di ijazahnya jelas," tutup Nasir.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mengeluarkan kebijakan akan melakukan pendataan dan pembinaan terhadap mahasiswinya yang bercadar. Nantinya para mahasiswi ini akan dibina oleh tim konseling yang dibentuk oleh UIN Sunan Kalijaga.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Larangan penggunaan cadar mulai berlaku akhir bulan ini, bertepatan dengan awal semester baru.
Baca Selengkapnya
Pihaknya akan segera turun ke lapangan mengevaluasi terhadap kenaikan UKT
Baca Selengkapnya
Tajikistan memberlakukan RUU yang melarang hijab sejak 8 Juni lalu.
Baca Selengkapnya
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah mahasiswa baru wajib membeli jas almamater.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, tindakan untuk mengajak sejumlah rektor menyatakan sikap seperti itu adalah perbuatan yang kurang sehat.
Baca Selengkapnya
Ramai Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Menko PMK Muhadjir Effendy
Baca Selengkapnya
Sebagian mahasiswa menyambut baik kebijakan itu. Tetapi ada pula yang menilai pembuatan skripsi sangat baik untuk bekal ilmu mahasiswa ke depannya.
Baca Selengkapnya
Mendikbudristek mengungkapkan, Perguruan tinggi mempunyai kewenangan untuk menentukan bentuk tugas akhir.
Baca Selengkapnya
Ada dua poin yang disampaikan dalam surat edaran larangan LGBT di FT UGM ini.
Baca Selengkapnya
Muhadjir Effendy mengingatkan alokasi anggaran pendidikan bukanlah untuk sekolah kedinasan
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri.
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan keberpihakannya kepada lembaga pendidikan pondok pesantren.
Baca Selengkapnya