Menristek Upayakan Perguruan Tinggi Negeri Tak Dikenakan PPh

Merdeka.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir meminta agar perguruan tinggi negeri tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Maka dari itu, ia akan melakukan pendekatan ke Kementerian Keuangan agar membebaskan pajak bagi perguruan tinggi.

Menurutnya, penetapan PTN BH sebagai PKP merupakan anomaly. Sebab, menurut UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 63 c, bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip nirlaba. PTN BH bukan institusi yang bertujuan mencari keuntungan atau laba.

"Tetapi kalau ini (PTN BH) dikenakan pajak penghasilan, padahal uang yang diterima adalah dari masyarakat. Ini masalah," kata Nasir di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2019 Kemenristekdikti, di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (3/1).

Adanya Perguruan Tinggi dikenakan pajak berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No 34/PJ/2017 menyebut Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Oleh karenanya, terkena kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh).

"Jadi begini, PTN BH itu adalah termasuk perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi negeri itu ditugasi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan sistem pengajaran yang dilakukan secara mandiri," kata.

Pengenaan pajak pada PTN BH, mengakibatkan pola pengeluaran perguruan tinggi menjadi kurang sehat. Kualitas infrastruktur termasuk laboratorium yang rendah, berdampak pada sulitnya perguruan tinggi mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik.

"Kalau PTN BH disuruh bayar PPh Pasal 25 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), masalahnya ada di mahasiswa lagi. Saya sudah lapor ke Menkeu. Beliau akan tinjau kembali," ungkapnya.

"Harapannya bebas pajak, tapi itu masih harapan. Karena itu (pembebasan pajak) bukan otoritas saya. Saya hanya bisa memohon," kata Mohamad Nasir.