Menristekdikti pecat dosen yang terpapar paham radikalisme
Merdeka.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengaku sudah memberhentikan dosen yang diduga terpapar paham radikalisme. Namun, Nasir menyembunyikan identitas sosok dosen dan kampusnya.
"Sudah ada minggu lalu, (di kampus mana?) ya ada di Indonesia," singkat Nasir di Kantor Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (16/5).
Nasir menegaskan, ke depannya bila terbukti ada dosen yang juga terpapar paham radikalisme maka dipastikan akan diberhentikan.
-
Mengapa Mohammad Nasih memecat Prof. Bus? Pada 2 Juli 2024, Mohammad Nasih meminta Prof. Bus menghadap dirinya. Prof. Bus yang saat itu berada di Jakarta pun absen dari pertemuan tersebut. Usai jadwal pertemuan tersebut, Rektor Unair langsung memberhentikan Prof. Bus dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.
-
Apa yang dilakukan Mohammad Nasih sebelum jadi Rektor? Karier Sebelum menjabat sebagai Rektor Unair, Nasih pernah menduduki sejumlah posisi penting di kampus setempat. Mulai dari Direktur Keuangan Unair (2007-2010), Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam (2011-2015). Saat jadi pucuk pimpinan Program Doktor Ekonomi Islam, ia juga dipercaya sebagai Wakil Rektor II Unair (2010-2015).
-
Siapa yang memecat Dekan FK Unair? Rektor Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih tengah menjadi sorotan banyak pihak usai memecat sepihak Dekan Fakultas Kedokteran, Budi Santoso atau Prof Bus.
-
Bagaimana cara dosen ini menyamar jadi mahasiswa? Sebelum masuk ke kelas, dosen muda bernama Akbar ini memang sudah berkenalan dengan mahasiswanya yang masih baru.
-
Kenapa dosen muda ini menyamar jadi mahasiswa? Ia sengaja menyuruh mahasiswanya keluar agar tidak ketahuan.
-
Kapan Mohammad Nasih terpilih menjadi Rektor Unair? Pada tahun 2015, ia terpilih sebagai Rektor Unair.
"Ini ada yang sudah diberhentikan sementara. Jadi yang tolong kalau memang terlibat, diberhentikan jangan dibiarkan," jelas dia.
Menteri Nasir berjanji memperketat ruang gerak paham radikalisme agar tak tumbuh subur di area kampus. Seperti di organisasi kerohanian lingkup kemahasiswaan, Nasir meminta adanya pengawasan menyeluruh agar tak disusupi paham radikalisme.
"Organisasi kerohanian harus didampingi oleh para dosen yang bertanggung jawab. Semua organisasi, Jadi tidak boleh liar lagi. Semua harus terkoordinasi," tutup Nasir.
Reporter: Moch. RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kabar ini merebak usai Budi Santoso dicopot dari Dekan FK Unair.
Baca SelengkapnyaPihak Rektorat Unsri Palembang akhirnya angkat bicara terkait masih aktifnya terpidana kasus pencabulan, Reza Ghasarma sebagai dosen di kampus itu.
Baca SelengkapnyaSelain itu, UMS juga memberikan sanksi yang sama pada kasus dosen lainnya yang diduga mengajak melakukan tindak asusila mahasiswanya.
Baca SelengkapnyaGelar guru besar dua profesor di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dicabut Mendikbud, Nadiem Makarim. Keduanya yakni Hasan Fauzi dan Tri Atmojo Kusmayadi.
Baca SelengkapnyaRektor memastikan kegaduhan pascapencopotan gelar guru besar 2 profesor tak menggangu proses belajar mengajar.
Baca SelengkapnyaRektor Universitas Pancasila (UP) inisial ETH dicopot dari jabatannya menyusul dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya.
Baca SelengkapnyaPemecatan ini merupakan keputusan yang merujuk pada hasil investigasi Satgas PPKS Unram.
Baca SelengkapnyaYoga menerangkan, pihak yayasan sangat prihatin dengan terjadinya kasus ini karena Pancasila termasuk universitas yang unggul.
Baca SelengkapnyaPencabutan SK ini diumumkan Prof Nasih usai salat Ashar berjamaah dengan Prof Bus sapaan Prof Budi Santoso di Masjid Ulul Azmi Kampus C Unair.
Baca SelengkapnyaIa dinilai memecat Dekan FK Unair Prof Bus secara sepihak
Baca SelengkapnyaKorban dugaan pelecehan seksual dilakukan rektor Universitas Pancasila sebelumnya menyurati Kemendikbud.
Baca SelengkapnyaPencopotan Budi Santoso dari Dekan FK Unair ini menuai reaksi publik. Mahasiswa hingga tokoh nasional mengkritik keras keputusan tersebut.
Baca Selengkapnya