Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menristekdikti: Rektor Asing Akan Dimulai Dari Perguruan Tinggi Swasta

Menristekdikti: Rektor Asing Akan Dimulai Dari Perguruan Tinggi Swasta Menristek Mohamad Nasir. ©2019 Merdeka.com/Danny Adriadhi Utama

Merdeka.com - Wacana mendatangkan rektor asing terus didorong oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir. Kemarin, mantan rektor Universitas Diponegoro ini menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan akan merevisi regulasi terkait hal tersebut.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi setuju dengan wacana rektor asing, namun perlu ada peraturan yang diperbaiki. Natsir menjelaskan terdapat 16 peraturan yang direvisi.

Salah satunya terkait kriteria rektor yang sebelumnya hanya terdaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan merupakan warga negara Indonesia (WNI). Nantinya bisa dari non-PNS serta orang asing yang miliki citra baik.

Orang lain juga bertanya?

Saat ini, dia juga akan mendorong perguruan tinggi swasta terlebih dahulu (PTS) untuk bisa menerapkan rektor asing. Sebab menurut dia, praktek rektor asing di perguruan tinggi swasta lebih mudah dan tidak terlalu rumit dalam menerapkan peraturan.

"Saya akan dorong Universitas Swasta bisa masuk dulu, nanti negeri. Kami akan tata peraturan pemerintah," kata Natsir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Dia yakin tahun 2020 beberapa rektor asing sudah mulai memimpin perguruan tinggi negeri atau swasta. Lalu empat tahun kemudian atau pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN. Bahkan, wacana ini sudah dilaporkannya kepada Presiden Jokowi.

"Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden, dalam hal ini wacana untuk merekrut rektor asing ini, yang punya reputasi. Kalau yang tidak punya reputasi, jangan," kata Nasir

Natsir meminta kepada pihak yang menolak mendatangkan rektor asing agar membandingkan beberapa negara yang sudah menganut hal tersebut. Seperti Singapura, kata dia, Nanyang Technological University (NTU), Singapura yang melonjak ke peringkat 12 besar dunia karena mengundang rektor asing.

Tidak hanya itu, tambah dia, Arab Saudi juga mengikuti hingga kini peringkatnya sudah masuk 189 di dunia. Rencananya, kata dia, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla Dekan Fakultas Teknik di Universitas Hasanudin (UNHAS) akan merekrut dari asing.

"Pak Wapres sudah menyampaikan pada saya, pak JK, Unhas sebentar lagi juga akan ada dekan Fakultas Tekniknya dari orang asing juga," ungkap Nasir.

Dia meminta agar masyarakat tidak alergi terkait hal tersebut. Jika tidak, Indonesia menurut dia tidak akan berkembang.

"Padahal itu hal biasa di dunia perguruan tinggi. harus berkolaborasi," kata Natsir.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Mau Tarik Kalangan Swasta jadi Pejabat Eselon II, Pengamat: Pasti Ditolak PNS Tua
Pemerintah Mau Tarik Kalangan Swasta jadi Pejabat Eselon II, Pengamat: Pasti Ditolak PNS Tua

Utamanya bagi PNS yang sudah berumur karena merasa sudah nyaman dengan kondisi sekarang.

Baca Selengkapnya
UU Sedang Direvisi: Posisi Eselon II Bisa Diisi Kalangan Swasta, Tak Harus PNS
UU Sedang Direvisi: Posisi Eselon II Bisa Diisi Kalangan Swasta, Tak Harus PNS

Pemerintah sudah membahas terkait revisi UU ASN bersama DPR RI agar golongan swasta bisa masuk mengisi posisi eselon II tertentu.

Baca Selengkapnya
Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi
Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi

Merdeka Belajar episode ke-26 yang bertajuk Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim

Baca Selengkapnya
Menteri Anas Terbitkan Tiga Aturan Baru, Pegawai Honorer Bisa Langsung Jadi PPPK?
Menteri Anas Terbitkan Tiga Aturan Baru, Pegawai Honorer Bisa Langsung Jadi PPPK?

Dalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan, yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan perin

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Diteken Jokowi: Dokter Asing Boleh Praktik di Indonesia, Tapi Ada Syaratnya
Aturan Baru Diteken Jokowi: Dokter Asing Boleh Praktik di Indonesia, Tapi Ada Syaratnya

Aturan ini sudah ditunggu berbagai pihak sejak tahun lalu.

Baca Selengkapnya
DPR Jamin Mendatangkan Dokter Asing Tak Sembarangan: Rekrutmen Ketat, Enggak Bisa Semena-mena
DPR Jamin Mendatangkan Dokter Asing Tak Sembarangan: Rekrutmen Ketat, Enggak Bisa Semena-mena

"Untuk melakukan rekrutmen dokter asing ini jelas, ketat, dan tegas. Enggak bisa semena-mena," kata Irma

Baca Selengkapnya
Pernah Dikeluhkan Ahok dan Anies, Kalangan Swasta Seharusnya Bisa Isi Eselon II Pemda
Pernah Dikeluhkan Ahok dan Anies, Kalangan Swasta Seharusnya Bisa Isi Eselon II Pemda

Pengisian jabatan eselon II oleh kalangan swasta seiring dengan berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya
Jabat Eselon II, Pihak Swasta Diingatkan Tak Terafiliasi Politik
Jabat Eselon II, Pihak Swasta Diingatkan Tak Terafiliasi Politik

Pakar Kebijakan Publik, Yogi Suprayogi menekankan agar pihak swasta yang menjabat Eselon II tidak terafiliasi dengan politik.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diminta Seleksi Ketat Kalangan Swasta yang Diangkat jadi PNS Eselon II
Pemerintah Diminta Seleksi Ketat Kalangan Swasta yang Diangkat jadi PNS Eselon II

Aturan kebijakan tersebut nantinya ada dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Buat Aturan Baru, Angkat Guru Honorer Belum Sarjana Jadi PPPK
Pemerintah Bakal Buat Aturan Baru, Angkat Guru Honorer Belum Sarjana Jadi PPPK

Pemerintah membuka kesempatan guru honorer belum sarjanan jadi PPPK.

Baca Selengkapnya
Wacana Menkes Pekerjakan Dokter Asing, BPJS Kesehatan Minta Kriteria Ini Dipenuhi
Wacana Menkes Pekerjakan Dokter Asing, BPJS Kesehatan Minta Kriteria Ini Dipenuhi

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan dan batasan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA yang ingin berpraktik di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Terbit Bulan Depan, Rekrutmen CPNS Digelar Tiga Kali dalam Setahun
Aturan Baru Terbit Bulan Depan, Rekrutmen CPNS Digelar Tiga Kali dalam Setahun

Ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel.

Baca Selengkapnya