Menristekdikti tunggu hasil rapat bahas moratorium UN dengan Jokowi
Merdeka.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir akan melakukan penyesuaian jika Ujian Nasional (UN) dimoratorium. Keputusan itu akan diambil setelah keputusan rapat dengan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.
"Jadi seandainya moratorium ujian nasional benar dilaksanakan, maka harus ada penyesuaian-penyesuaian di dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri," kata Muhammad Nasir di Universitas Negeri Malang, Senin (5/12).
Moratorium UN, ditegaskan oleh Nasir, akan dibahas dengan Presiden. Dijadwalkan minggu depan akan digelar rapat khusus membahasnya.
-
Bagaimana Rektor UMJ usulkan putusan MK diterapkan di 2024? Untuk melaksanakan aturan tersebut, dia menambahkan, Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar putusan MK bisa segera dijalankan.
-
Bagaimana cara menetapkan UMK 2025? Untuk Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024 yang berlaku pada 1 Januari 2025
-
Kenapa Rektor UMJ minta putusan MK soal penghapusan PT diberlakukan di 2024? Karena jika diundur pada 2029, maka keputusan untuk menyelamatkan suara rakyat akan sia-sia. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi ladang transaksinal jual beli suara.
-
Mengapa UT butuh kerangka baru untuk standar nasional dan akreditasi? Kerangka sebelumnya cenderung preskriptif dan berorientasi pada proses dan kurang menekankan pada luaran. Kerangka seperti ini tidak memberikan ruang gerak pada UT sebagai satu-satunya single mode distance teaching university di Indonesia.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Kapan UMK 2025 ditetapkan? Gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi, dan Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Kabupaten atau kota (UMK).'Menindaklanjuti arahan bapak Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan upah minipum tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstritusi nomor 168/PUU/21/2023 pada hari ini 4 Desember 2024 telah terbit dan diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025,' kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (4/12).
Nasir belum bisa berbicara banyak tentang perubahan yang akan dilakukannya. Tetapi diakui, setelah penerapan penghapusan UN dipastikan akan berdampak kepada perguruan tinggi.
"Apakah nanti ujian nasional sebagai bahan pertimbangan penerimaan mahasiswa baru? Karena ke depan tidak ada (UN) kemungkinan bisa (syarat itu) hilang juga, tergantung hasil rapat dengan Presiden," katanya.
Nasir mengungkapkan, perubahan di dunia pendidikan Tanah Air dilakukan dalam rangka mendapatkan sebuah standarisasi yang jelas. Saat dilakukan perubahan di tingkat dasar akan terjadi dampak di perguruan tinggi.
"Jadi ujiannya nanti jelas, kredibilitas dari ujian sangat jelas, nanti menjadi sangat penting," katanya.
Selama ini, kata Nasir hasil UN menjadi bahan pertimbangan saat masuk perguruan tinggi. Sehingga menjadi sayarat masuk perguruan tinggi melalui jalur SBMBTN.
"Nanti perubahannya seperti apa menunggu hasil rapat dengan Presiden," pungkasnya menegaskan.
Sebelumnya, Mendikbud Muhajir Effendy mengungkapkan rencana penghapusan UN dari sistem pendidikan. Penghentian sementara (moratorium) UN dimulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah akan mengumumkan aturan pengganti skema kenaikan UKT dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaNadiem mengungkapkan terdapat beberapa isu pendidikan yang akan dilaporkan kepasa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespon soal pembatalan kenaikan UKT
Baca SelengkapnyaNadiem menyampaikan Kemendikbudristek akan mengevaluasi biaya UKT untuk tahun depan.
Baca SelengkapnyaSebagai perguruan tinggi negeri yang taat azas, UnNes tetap akan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
Baca SelengkapnyaKebijakan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
Baca SelengkapnyaPihak UI menyatakan segera menyampaikan hasilnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk publik.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca SelengkapnyaUKT Batal Naik, UGM Buka Suara soal Nasib Mahasiswa Baru yang Sudah Membayar
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca SelengkapnyaNadiem Makarim membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaNadiem malah melempar agar awak media bertanya ke Dirjen Diktiristek, Abdul Haris.
Baca Selengkapnya