Mensesneg: Jabatan Wakil Menteri Diisi Sesuai Kebutuhan
Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno mengatakan, dalam peraturan presiden (perpres) kelembagaan beberapa kementerian, ada jabatan wakil menteri (wamen). Namun, kata dia, tak semua jabatan wakil menteri perlu diisi.
"Dalam Perpres kelembagaan beberapa kementerian, memang ada posisi wakil menteri. Tetapi tidak semuanya diisi. Diisi sesuai kebutuhan," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (1/12).
Menurutnya, pemerintah ingin merancang organisasi yang bersifat dinamis. Pratikno menyebut saat ini hanya beberapa kementerian yang memiliki wakil menteri, karena dilihat berdasarkan kebutuhan.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Kenapa Prabowo ingin menambah kementerian? Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5).
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
-
Kenapa Kemnaker butuh Staf Ahli? Dalam sambutannya, Menaker mengatakan, Staf Ahli memiliki tugas memberikan telaah serta rekomendasi mengenai masalah tertentu dan isu-isu strategis.'Saya berharap, Pejabat Tinggi Madya yang baru dilantik ini mampu berperan dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dinamika dunia ketenagakerjaan terutama yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kualitas SDM,' ucap Menaker.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Apa yang menjadi fokus Kementan saat ini? Mentan Amran saat ini tengah gencar menyalurkan pompanisasi ke wilayah sentra produksi khususnya di area Jawa.
"Walaupun ada posisinya, tidak berarti harus diisi. Itulah mengapa ada beberapa, Kementerian Agama yang ada pos Wamen diisi, ada beberapa yang lain tidak diisi," ujarnya.
Dia menyebut belum ada rencana pengisian untuk jabatan Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pratikno menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan evaluasi dan melihat beban kerja masing-masing kementerian.
"Sampai saat ini belum, kami akan terus lakukan evaluasi. Juga tentu saja kita melihat beban tugas dan juga dinamika yang ada di kementerian yang bersangkutan. Sampai saat ini belum ada rencana pengisian," tutur Pratikno.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah jabatan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2021 tentang Kementerian ESDM yang diteken Jokowi pada 25 Oktober 2021.
Di samping itu, Jokowi juga telah membuat Perpres yang mengatur posisi wakil menteri di beberapa kementerian. Hanya saja, belum ada sosok yang mengisi posisi wakil menteri tersebut.Misalnya, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, hingga Wakil Menteri PAN-RB.
Jokowi sendiri juga telah menambah jabatan wakil menteri di kabinet Indonesia Maju. Tercatat, ada 15 orang yang kini telah menduduki kursi wakil menteri di kabinet.
Reporter: Lisza Egeham/Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo dan Gibran dijadwalkan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober.
Baca SelengkapnyaMuzani mengungkapkan jumlahnya akan lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya, karena fokus ke satu bidang tertentu.
Baca SelengkapnyaHasto menilai, perlu ada evaluasi kala memasuki masa transisi.
Baca SelengkapnyaLangkah ini disebutnya untuk menunjukkan perhatian Prabowo dalam menghindari potensi ketidakstabilan dari berbagai kelompok kepentingan.
Baca SelengkapnyaDasco belum bisa memberikan bocoran terkait nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, jumlah kementerian/lembaga yang ada saat ini sudah ideal.
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan, sudah ada Undang-undang (UU) yang membatasi jumlah kursi menteri.
Baca SelengkapnyaMayoritas para pembantu Prabowo itu berasal dari partai koalisi yang mendukungnya di Pilpres 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyebut Indonesia negera besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto mengakui jumlah kementerian yang dibentuknya memang besar.
Baca Selengkapnya