Mensos: 2019 Nilai bantuan PKH naik dua kali lipat

Merdeka.com - Menteri Sosial Idrus Marham mengajak rakyat Indonesia mensyukuri nikmat pembangunan yang saat ini terus digencarkan pemerintah. Mensos mengatakan, nilai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019 rencananya akan dinaikan dua kali lipat oleh Presiden Joko Widodo.

"Jika kita mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita, maka niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Ibu-ibu semua, saya ingin memberikan berita gembira dari Bapak Presiden Joko Widodo sehubungan dengan PKH efektif yang menurunkan angka kemiskinan, Insya Allah tahun 2019 nilai bantuan PKH naik dua kali lipat," kata Mensos saat menjadi pembicara pada acara Dialog Nasional Indonesia Maju di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam siaran pers Kemensos, Senin (25/6).

Di hadapan 1.800 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Mensos menjelaskan saat ini bansos PKH yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah sebesar Rp 1.890.000. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo akan meningkatkan jumlahnya sehingga penerima manfaat dapat meningkatkan taraf hidupnya, memberikan gizi yang baik untuk keluarga, menyekolahkan anak-anak, dan pada jangka panjang dapat mendorong kemandirian keluarga.

"Jadi nanti ibu-ibu menerima minimal Rp 2 juta per tahun dan maksimal Rp 3,5 juta," katanya.

Mensos mengatakan, untuk meningkatkan penghasilan KPM PKH, pemerintah juga berupaya menciptakan mata pencaharian KPM PKH melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan.

"Jadi pemerintah tidak sekadar memberi bansos saja. Tidak hanya bagi-bagi uang. Tapi lebih dari itu, ada pendampingan kepada penerima manfaat, ada bansos dan subsidi dari kementerian lain yang tujuannya untuk mendorong percepatan pengentasan mereka dari kemiskinan," terang Idrus.

Menurutnya, Presiden Jokowi sangat menaruh perhatian pada kesejahteraan penerima PKH. Naiknya anggaran PKH tahun depan merupakan komitmen Jokowi untuk menyejahterakan rakyat.

"Presiden pernah dikritik saat memberi bantuan di Jawa Barat katanya curi start kampanye. Ini tentu tidak benar karena masa jabatan Presiden adalah 5 tahun, jadi selama 5 tahun itu boleh memberikan bantuan kepada rakyatnya," katanya.

Selain pembangunan manusia melalui PKH, Mensos juga mencatat berbagai kemajuan Indonesia di bidang infrastruktur dan daerah-daerah perbatasan yang sudah mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

"Saya sering berkunjung ke daerah perbatasan. Sudah ada Tol Trans Jawa, Trans Sumatera. Di daerah perbatasan kita ada 41 Kabupaten/Kota yang dulu gelap sekarang sudah terang benderang," katanya.