Mensos akan Buat Aturan Khusus untuk Permudah Penyaluran Bantuan ke Kawasan 3T

Merdeka.com - Beberapa wilayah terluar, terpencil dan tertinggal (3T) mengalami kendala dalam penerimaan bantuan sosial. Untuk itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menekan peraturan agar mempermudah mereka mendapatkan hak-haknya.

Hal tersebut dikatakan Risma saat melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, bank Himbara, dan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, Selasa (31/8).

"Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan," katanya.

Sementara itu, dia mendengar beberapa kendala dari penyalur bantuan. Beberapa pendamping PKH pun menyatakan penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditempuh dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, berkisar antara Rp200-600 ribu.

Sementara itu, politikus PDIP itu menjelaskan, faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos. "Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan," bebernya.

Walaupun begitu dia akan melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memastikan pendekatan yang paling tepat. Sehingga kata dia penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya.

"Mungkin memang harus menggunakan pendekatan geografis bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan," ungkapnya.

Sementara itu dalam pertemuan tersebut juga Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Provinsi Riau. Dia pun mendapatkan laporan adanya ribuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baik untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk PKH, Risma mengecek progres penyaluran bantuan di Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar. Untuk Tahap l, terdapat 202 KPM menerima kartu. Tahap ll, terdapat 2.662 kartu belum terdistribusi.

Lalu untuk BPNT di Kota Pekanbaru disampaikan bahwa dalam periode tiga bulan total yang tidak tersalurkan sebanyak 8.044. Yaitu bulan Juli terdapat 3247 kartu belum terdistribusi, Agustus 2472, dan bulan September sebanyak 2325 kartu.

Hadir dalam pertemuan itu anggota Komisi VIII DPR RI DR. Achmad, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, dan Staf Khusus Menteri Sosial. (mdk/fik)