Mensos harap dengan SLRT tak ada lagi warga miskin karena sakit

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pembaruan data penerima bantuan sosial bisa dilakukan secara 'real time' melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Dengan demikian, penerima bantuan sosial bisa tepat sasaran.

"Melalui SLRT, daerah bisa melakukan pembaruan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kemiskinan, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara 'real time'," kata Khofifah, Rabu (19/4).

Khofifah mengatakan, tujuan SLRT adalah menyisir dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Kabupaten Tulungagung, menurutnya, merupakan salah satu contoh SLRT dari 50 yang sudah berjalan.

Orang lain juga bertanya?

"Saya berharap dengan adanya sistem ini (SLRT) tidak ada lagi Sadikin dan Jamila. Sadikin itu sakit sedikit jadi miskin, kalau Jamila jadi miskin lagi," kata Khofifah bercanda.

SLRT merupakan sistem untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Sistem itu juga untuk membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat sekaligus menyodorkan solusinya.

Untuk mewujudkan SLRT, Kemensos menggandeng kementerian lain, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dia mencontohkan fungsi SLRT. Misalnya, suatu daerah yang terkena bencana tapi warganya yang hendak berobat tak terjangkau Kartu Indonesia Sehat (KIS), maka SLRT bisa langsung memutakhirkan data.

Dengan demikian, warga yang tak punya KIS pun bisa segera tertangani. "Dengan adanya SLRT, pembaruan atau updating data dapat cepat dilakukan dan keluarga tersebut dapat segera tertangani," katanya.

Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kemensos, Bambang Mulyadi mengatakan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, pemerintah tahun ini akan menambah jumlah SLRT sebanyak 20 tempat yang tersebut di seluruh Indonesia.

"Target kita tahun ini bertambah jumlahnya sebanyak 20 yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Daerahnya nanti kita lakukan penilaian. Tentu dengan prioritas mana yang tertinggi mengalami masalah sosial yang tinggi," katanya. (mdk/dan)