Mensos: Kartu Perlindungan Sosial baru terdistribusi 13,5 juta
Merdeka.com - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, wajar jika masyarakat tak mampu belum semuanya mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Seban, bantuan konpensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu belum semuanya terdistribusi.
"Optimis kalau dia terima raskin (beras minkin), pasti dapat BLSM," kata Salim usai mengunjungi rumah warga tak mampu, Yati (65) di RT 5/1, Jaticempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, Minggu (14/7).
Yati (65), Muhli (55), dan Amum (80) merupakan tiga warga tak mampu di Kelurahan Jaticempaka, Pondok Gede. Hari ini, mereka mendapatkan bantuan terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari Kementerian Sosial.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
-
Siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi? Melalui aplikasi ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi dapat diminimalisir. Sistem ini terintegrasi antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Penugasan.
-
Apa bantuan BRI untuk warga terdampak kekeringan? Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga memberikan bantuan air bersih kepada warga.
-
Bagaimana cara warga mendapatkan BPJS PBI? Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan mendata dan memverifikasi masyarakat yang tergolong tidak mampu. Setelah proses pendataan selesai, biaya iuran BPJS Kesehatan mereka akan ditanggung oleh APBD.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Sayangnya, meski mereka tergolong warga tak mampu, bahkan kondisinya sangat memprihatinkan, mereka tak mendapatkan BLSM dari pemerintah. "Kemungkinan belum terima kartunya (KPS). Karena sampai saat ini baru 13,5 juta yang menerima dari 15 juta lebih yang berhak. Kalau pun mereka tak menerima (BLSM), (Pemerintah) daerah akan melakukan langkah (bantuan)," jelas Salim.
Mensos menambahkan, program Kemensos dengan pendekatan ini merupakan andalan untuk mengetahui langsung masyarakat PMKS. Pihaknya mengetahui langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat tersebut.
"Kami tak harus menunggu berita (media) muncul. Kita ada Tim Reaksi Cepat yang turun ke lapangan," jelasnya. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.
Baca SelengkapnyaTerdapat 245.749 penerima manfaat Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) bagi Lansia , Penyandang Disabilitas, Anak Usia Dini dan Anak dan Remaja.
Baca SelengkapnyaPenerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaBantuan BLT Mitigasi akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca Selengkapnya