Follow
Mensos Risma Lakukan Pencairan Kilat Bantuan Sosial di Bali
Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan pencairan kilat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako untuk mendorong pendistribusian bantuan sosial di Bali.
“Saya datang ke sini karena kartunya belum diserahkan kepada penerima, sehingga saya minta para penerima PHK dijemput,” ujar Mensos Risma usai menyaksikan penyaluran PKH dan Program Sembako di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (19/10).
Pencairan kilat itu dilakukan Risma setelah mengadakan rapat pemadanan data bantuan sosial (bansos) dengan kepala dinas sosial seluruh kabupaten/kota di Bali, perwakilan bank-bank milik negara (Himbara) dan para pendamping sosial.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
Dalam rapat tersebut, Mensos menyoroti ada KPM di Bali yang belum menerima bantuan sekitar 75.000 dengan perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September mencapai sekitar Rp450 miliar.
Oleh karena itu, Risma meminta para pendamping bantuan sosial untuk menjemput para penerima manfaat yang belum melakukan transaksi dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.
“Yang katanya belum dibagi, saya minta jemput. Ternyata ya betul, mereka belum mencairkan selama lima bulan,” kata Risma.
Dalam pencairan kilat itu Mensos Risma memastikan belasan penerima manfaat yang tiba di lokasi acara di Kabupaten Badung langsung menerima bantuan tersebut secara tunai.
Risma juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat distribusi bantuan sosial mengingat perannya dalam mendorong roda perekonomian. “Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," ujar Risma.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PKS bertanya ke Mensos Risma soal penyaluran bansos di Februari jelang pemilu
Baca Selengkapnya
Per hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya
KPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca Selengkapnya
Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca Selengkapnya
Anggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya
Penyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca Selengkapnya
Mirah, salah satu penerima manfaat yang menerima bantuan ATENSI menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara
Baca Selengkapnya
BLT Nino akan diberikan dengan nominal Rp200.000 per bulan selama dua bulan yakni November-Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Usai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.
Baca Selengkapnya