Mensos: Sekber jadi sentra distribusi dana bantuan KIS, KIP dan KKS
Merdeka.com - Pemerintah membentuk sekretariat bersama antar kementerian untuk mempermudah penyelenggaraan dan penyaluran dana KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menjelaskan Sekber menjadi sentra distribusi dana bantuan KIS, KIP dan KKS.
"Seluruh kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Menko PMK, PT Pos dan Bank Mandiri terlibat dalam sekretariat bersama tersebut. Ini akan menjadi sentra koordinasi pelaksanaan KIS, KIP dan KKS sehingga seluruh KIP bisa terdistribusi bulan Juni," kata Khofifah, Jumat (17/4).
Menurutnya, tahun ini pendistribusian KKS, KIS, dan KIP akan segera dirampungkan. Peluncuran tahap kedua kartu-kartu sakti ini akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 April 2015.
-
Kapan pembangunan KIPP selesai? Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024.
-
Apa itu KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Kapan IKN diharapkan selesai dibangun? Rencana pembangunan IKN sebenarnya ditargetkan berjalan sejak 2020 dan diharapkan selesai pada 2045.
-
Dimana wilayah KIPP di IKN? Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024.
-
Kapan PLTS di IKN selesai? PLTS yang berada di Sepaku, Penajam Paser Utara, ini ditargetkan rampung dan beroperasi pada Mei 2024.
-
Kapan IKN akan selesai dibangun? Pemindahan Ibu Kota Selesai 15-20 Tahun "Kita harus berani memulainya, Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet," kata Jokowi.
Khofifah menjelaskan, Kemensos memiliki buffer sejumlah 500.000 untuk KKS. Khusus untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 340.000 dan semuanya ada di APBN-P. Penerima KKS yang saat ini sudah mendapatkan kartu bisa mulai melakukan pencairan dana per 1 April kemarin.
Untuk KIP dan KIS, dia meminta untuk langsung mengkonfirmasi ke Kementerian terkait. Sebab, untuk KIP ada di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan KIS ada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan.
"Kita punya 2,4 juta dari Kementerian Agama, 17,9 juta dari Kemendikbud, dan 3,6 juta di antaranya oleh Kemendikbud dimandatkan ke Kemensos untuk divalidasi bagi anak-anak di luar unit pendidikan," kata Khofifah.
Dia mengatakan, untuk anak yang berhak mendapat KIP usianya mulai dari 6-21 tahun. Menurutnya, rentang usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa pada anak penyandang disabilitas, usia tidak selalu menggambarkan jenjang pendidikan pada umumnya.
"Untuk KIS, cara mudah menghitung anggaran yang disediakan untuk KIS, yaitu Rp 19.225 dikali 88,2 juta (jiwa) dikali 12 (bulan), karena per bulannya Rp 19.225," ujarnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaPemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang kurang mampu pada bulan November 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca SelengkapnyaTerdapat 245.749 penerima manfaat Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) bagi Lansia , Penyandang Disabilitas, Anak Usia Dini dan Anak dan Remaja.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.
Baca SelengkapnyaDua program tersebut sudah ada di era masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah merampungkan verifikasi bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I gelombang dua.
Baca SelengkapnyaBantuan BLT Mitigasi akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca SelengkapnyaDana Bansos telah dikembalikan ke kas negara, dan telah dilaporkan juga sebagai respons atas temuan BPK.
Baca SelengkapnyaNamun Pemprov DKI belum merinci berapa nilai pencairan KJP kali ini
Baca Selengkapnya