Mensos tegaskan dana PKH tak akan dipotong meski ada efisiensi

Merdeka.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan pemerintah tidak akan memotong dana Program Keluarga Harapan (PKH) meski ada kebijakan efisiensi dan penghematan di semua kementerian dan lembaga. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berkomitmen untuk tidak memotong dana PKH, tetapi mengambil keputusan untuk menambah cakupan penerima dana PKH.

"Itu sudah menjadi komitmen Bapak Presiden, dana PKH tidak boleh dikurangi, dana bansos tidak boleh dipotong," kata Menteri Khofifah, Selasa (13/9).

Dia menjelaskan jika dalam pencairan triwulan ketiga 2016 pada September ini jumlah peserta PKH sebanyak 3,5 juta keluarga, maka pada November mendatang akan ditambah lagi sebanyak 2,5 juta keluarga.

"Dengan demikian, jumlah keluarga di Indonesia yang menerima dana PKH menjadi 6 juta keluarga," katanya.

Khusus untuk kepulauan Karimun, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa secara resmi merealisasikan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 1.160 keluarga atau rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Karimun.

"Jika hari ini jumlah penerima dana PKH di Kabupaten Karimun sebanyak 1.160 keluarga, maka pada November nanti akan bertambah menjadi 2.255 keluarga," katanya.

Dia meminta agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya agar berdampak positif dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Pihaknya akan menerapkan teknis pencairan berbagai program perlindungan sosial melalui satu kartu yang disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

KKS, jelas dia, dapat digunakan untuk penerima Program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, beras sejahtera atau raskin dan program-program lainnya.

"Kartu ini bisa disebut kartu bisa. Bansos kabupaten dan provinsi bisa, elpiji tiga kilo juga bisa, masing-masing ada e-walletnya. Nanti, bank mitra bisa menyiapkan dasbor di kantor kabupaten/kota agar pemerintah daerah juga bisa memonitor pelaksanaannya," katanya. (mdk/dan)