Mentan Syahrul Ungkap Alasan Gandeng Camat Tangani PMK di Daerah

Merdeka.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengajak para camat di seluruh provinsi untuk berpartisipasi, dalam penanggulangan penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Menurutnya, Indonesia pernah terbebas dari PMK selama 32 tahun, sebelum kembali mewabah tahun ini.

"Kita semua harus hadir di tengah tantangan ini. Dalam menghadapi wabah PMK, tidak bisa satu sektor atau kementerian saja yang bergerak. Kita harus bersama-sama dan terintegrasi satu dengan lainnya," kata Syahrul pada kegiatan sosialisasi penanganan PMK hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia secara virtual, Jakarta, Jumat (8/7).

Dalam menangani wabah PMK, Syahrul menyebut peranan camat sebagai garda terdepan sangat penting. Camat paling mengetahui wilayah, kebutuhan dan harapan rakyat di wilayahnya. Untuk itu, Mentan berharap camat dapat memahami dengan baik bagaimana cara menanggulangi PMK sesuai aturan yang ditetapkan.

"Dalam setiap tindakan, saya terus menghadirkan camat, jika camat sudah bergerak, maka akan berjalan lebih baik. Saya meminta tolong para camat dapat menggerakkan kepala desa dan aparat di wilayahnya masing-masing melakukan pengecekan hewan ternak," lanjutnya.

Mentan menambahkan, penanganan PMK terus dilakukan secara maksimal, di antaranya dengan mendistribusikan obat, penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik dan penguatan imun. "Di sisi lain, kita juga terus bekerja melakukan riset dan uji laboratorium untuk menemukan vaksin dalam negeri," terang Syahrul.

Mentan juga mengatakan upaya keras dalam penanganan PMK melalui pemberian obat dan vitamin kepada hewan yang terpapar PMK menunjukkan hasil yang positif, dengan banyaknya hewan yang terpapar PMK sudah mulai membaik. Upaya lainnya adalah dengan melakukan disinfektan.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi, mengatakan Kementan di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lainnya saat ini sedang bahu-membahu dan bersinergi menangani PMK, terutama pada 21 provinsi yang sudah terpapar.

Menurut Dedi, Kementan bersama gugus tugas PMK baik pusat maupun daerah sudah memetakan daerah yang terpapar atau daerah merah dan daerah yang belum terpapar atau daerah hijau. Peta tersebut harus menjadi acuan dan referensi terutama dalam hal lalu lintas lintas ternak terutama hewan ternak berkuku belah yang sangat sensitif terhadap PMK.

"Pak camat di manapun bapak-bapak berada tolong perhatikan hewan ternak seperti sapi kerbau, domba, kambing, babi dan lain sebagainya yang berada di daerah merah harus stay at kandang, atau tidak boleh bergerak ke mana-mana. Cuma hewan ternak yang berasal dari daerah hijau saja yang boleh bergerak," ujar Dedi.

Dedi mengatakan, dalam penanganan PMK perlu juga dilakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat agar tidak panik dengan informasi yang simpang siur.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendari, Safrizal menambahkan penanganan wabah PMK membutuhkan partisipasi semua pihak, karena jika terus berlanjut dapat mengguncangkan ekonomi nasional.

"Ini menjadi concern kita semua, agar wabah PMK bisa segera kita tangani secepatnya. Untuk itu dibutuhkan kerja sama antara pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan hingga desa bahkan sampai satuan pengelolaan peternakan," kata Safrizal.

Menurutnya, penanganan wabah PMK harus dilakukan seperti penanganan Covid-19, dengan menggunakan strategi total football, kolaborasi ketat dan kerja sama yang kuat antar multi stakeholder yang ada di Indonesia.