Menteri Basuki dukung pembangunan TOD sebagai salah satu solusi masalah perumahan

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan hunian vertikal yang diintegrasikan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Konsep ini dianggap sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan perumahan dan kemacetan di kota besar.

Hal tersebut diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya pada groundbreaking proyek rumah susun sederhana milik (Rusunami) TOD di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat. Pembangunan TOD Depok secara simbolis diawali dengan penekanan tombol sirine oleh Menteri Basuki, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Dirjen Infrastruktur Keagrariaan Muh. Adi Darmawan, dan Dirjen Perkeretaapian Umiyatun Hayati Triastuti, serta Dirut Perumnas Bambang Triwibowo.

"Pembangunan TOD Depok merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk bisa beralih ke transportasi publik. Saya harap kita semua mendukung. Masyarakat yang tinggal pada kawasan ini akan sangat beruntung karena bisa diantar-jemput oleh kereta api," kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga menjelaskan Pemerintah telah mengusung Program Satu Juta Rumah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan konsep TOD. Selain itu, Menteri Basuki mengapresiasi kerja sama antara Perumnas dan PT KAI sebagai BUMN yang hadir untuk negeri dengan menyediakan rumah rakyat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat groundbreaking proyek Rusunami TOD di Stasiun Pondok Cina, ©2017 Merdeka.com

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat groundbreaking proyek Rusunami TOD di Stasiun Pondok Cina, ©2017 Merdeka.com

Pembangunan Rusunami dengan konsep TOD di Pondok Cina, Depok adalah proyek kedua yang terdiri dari empat menara (tower), sebanyak 3.693 unit di atas lahan seluas 27.706 m2. Untuk membangun proyek ini, Perumnas menginvestasikan dana sebesar Rp 1,45 triliun.

Hingga akhir 2017, Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan akan mulai membangun sembilan TOD lagi dengan 30 persen jumlah unit yang dibangun akan diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Kalau biasanya dalam satu proyek porsi MBR hanya 25 persen, untuk setiap pembangunan yang dilakukan perusahaan BUMN harus minimal 30 persen," jelas Rini.

Untuk TOD Depok, sebanyak 1020 unit akan diperuntukan bagi MBR dengan harga Rp 7 juta per m2. Selain itu, luasan minimal lebih besar dari semula 22 m2 menjadi 32 m2. "Unitnya harus lebih luas, karena kalau MBR biasanya untuk satu keluarga," kata Rini.

Sementara itu, Dirut Perumnas Bambang Triwibowo mengatakan Proyek TOD Depok dilaksanakan segera setelah melihat animo masyarakat yang tinggi untuk mendapat hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi massal dan mengurangi polusi di Jabodetabek. Selain itu, TOD Depok juga memiliki konektivitas dengan pusat pendidikan dan pusat kegiatan utama di Depok.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soedjono, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, Kepala Balitbang PUPR Danis H. Sumadilaga, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Konsep TOD mengoptimalkan pemanfaatan transportasi massal berbasis koridor eksklusif yang meliputi Mass Rapid Transport, Monorel, Commuter Train, Bus Rapid Transit, dengan kawasan permukiman dan pusat kegiatan lainnya, terutama komersial.

Selain itu, TOD merupakan bentuk inovasi dalam penyediaan rumah vertikal di lokasi strategis sehingga dapat mengintegrasikan hunian, kantor, atau ritel dengan berbagai hal yang mudah ditempuh dengan berjalan kaki, serta tak jauh dari angkutan publik berkualitas. Inovasi ini juga mengoptimalkan peruntukan ruang terbuka hijau.