Menteri Desa: Jaksa jangan cari-cari kasus pencairan dana desa
Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi meminta kepada aparat kepolisian dan kejaksaan untuk tidak mencari-cari kasus atau persoalan terkait mekanisme dan proses pencairan dana desa di seluruh Indonesia.
"Aparat hukum sudah saya tegaskan jaksa, polisi tidak boleh mencari-cari masalah atau kasus yang menyangkut penyaluran dana desa itu. Tidak boleh juga kepala desa ditakut-takuti soal kasus hukum," ujar Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Djafar di acara sosialisasi dana desa dan peresmian Pameran Potensi Desa di Pendopo Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (6/11).
Marwan menyampaikan pengecualian jika ada kasus atau persoalan pencurian, penggelapan atau penyelewengan dana desa dilaporkan oleh warga. Maka, pihak kementerian meminta kepada jaksa dan polisi untuk memproses kasus tersebut.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa yang pimpin Desa Polengan? Kepala Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Nur Widodo, mengaku sangat bersyukur sekaligus bangga karena bisa ikut ambil bagian dalam Program Desa BRIlian ini.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
"Kecuali memang dana desa dicuri atau diselewengkan. Kita tidak akan tolerir. Tapi sepanjang tidak ada penyelewengan jangan ditakut-takuti," jelasnya.
Sampai sejauh ini, pencarian dana desa yang sudah pada tahap kedua pertengahan bulan November 2015 ini berjalan dengan lancar. Untuk tahap ketiga, Marwan meminta pada awal tahun 2016 juga berjalan dengan lancar.
"Penyerapan lancar. tadi dilaporkan tahap pertama sudah seratus persen, tahap kedua pada 15 November mendatang sudah selesai semua 100 persen. Sampai menunggu duit dari pusat untuk tahap ketiga. Nggak ada masalah penyaluranya itu semua lancar. Ok," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Karena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaOptimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca SelengkapnyaJelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaMeski ia mendukung untuk diperbesar. Awalnya ia mengusulkan Rp5 miliar per desa. Tetapi penggunaannya harus bebas korupsi.
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca SelengkapnyaInvestigasi yang dilakukan tim kuasa hukum PDIP kubu Luthfi-Yasin sangat masif mengerahkan aparat desa.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengingatkan seluruh kepala desa (kades) agar tidak menyalahgunakan dana desa untuk pemenangan pasangan capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaNusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca SelengkapnyaMabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi
Baca Selengkapnya