Menteri Desa ketinggalan pesawat, Garuda menolak disalahkan

Merdeka.com - Maskapai Garuda Indonesia angkat bicara soal keluhan Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Marwan Jafar, soal pelayanan mereka saat hendak berangkat ke Yogyakarta. Namun menurut mereka, semua berawal dari kesalahan Marwan dan rombongannya.

Menurut Juru Bicara Garuda Indonesia, Benny S. Butarbutar, rombongan Marwan ketinggalan pesawat bukan karena pelayanan maskapai. Dia mengatakan, sesuai dengan data pembukuan dan informasi penumpang VIP, Marwan terdaftar pada pesawat GA 204 rute Jakarta-Yogyakarta. Namun saat ditunggu hingga pukul 08.00 WIB, Marwan dan rombongan tak juga muncul.

Padahal, lanjut Benny, pada saat itu petugas harus melakukan "boarding gate" dan memeriksa kembali di area Check In Counter Premium, hingga area check in di Terminal 2F. Setelah dicari, Marwan dan rombongan tak kelihatan batang hidungnya.

"Sementara penumpang yang lain sudah berada di dalam pesawat, sehingga harus sudah berangkat terbang. Mohon maaf, siapapun yang telat, mau menteri sekalipun, tetap kami tinggal," kata Benny, Kamis (25/2).

Sebagai gantinya, tambah Benny, rombongan Marwan ketinggalan pesawat diberikan fasilitas naik penerbangan berikutnya, yaitu GA 206, dengan jadwal terbang pukul 10.05 WIB. Namun, pesawat itu mengalami gangguan teknis pada bagian pintu depan sehingga perlu diperbaiki.

Benny mengakui perbaikan memakan waktu cukup lama. Alhasil maskapai memutuskan mengganti pesawat dengan menggunakan registrasi PKGFO. Proses penggantian pesawat berjalan sekitar satu jam. Penumpang pun baru dapat terbang pukul 11.05 WIB. Namun sesampainya di Universitas Gadjah Mada, Marwan menumpahkan kekesalannya lantaran ketinggalan penerbangan.

"Kami menyayangkan keluhan Pak Menteri soal Garuda Indonesia ini di depan forum. Waktu ada acara di UGM. Bahkan, Pak Menteri juga bilang, Garuda merugi terus," ujar Benny.

Benny menampik tudingan Marwan soal kerugian. Menurut dia, Garuda Indonesia berhasil meraih "rebound" dengan laba bersih USD 77,9 juta, atau setara dengan Rp 1 triliun lebih.