Menteri Ferry ajak mahasiswa saat KKN bantu warga sertifikasi tanah

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengajak para mahasiswa turut berperan aktif untuk melakukan sosialisasi terkait kebijakan pertanahan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tujuannya agar warga mudah dalam sertifikasi tanah.

"Kami mengajak perguruan tinggi untuk bekerja sama melalui program KKN untuk membantu masyarakat melakukan sertifikasi tanah-tanah mereka," ujar Ferry saat menyampaikan kuliah umum bertema 'Integrasi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Pertanahan' di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Bengkulu, Jumat (27/5).

Menurutnya, perlu dibangun kesadaran, khususnya bagi masyarakat di daerah pedesaan terkait pentingnya sertifikasi lahan. Selain sebagai pengakuan atas kepemilikan, sertifikat tanah bisa memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya.

"Karena KKN itu di desa, mahasiswa bisa membantu kita untuk melakukan sosialisasi soal pertanahan, serta memetakan wilayah mana saya yang masyarakatnya masih belum memiliki sertifikat, baik rumah maupun lahan-lahan pertanian. Kita siap bekerja sama," ungkapnya.

Di samping itu, Ferry juga berharap agar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) juga mengambil peran advokasi untuk penyelesaian konflik pertanahan. "Kita tantang juga BEM untuk berperan dalam membantu advokasi masalah pertanahan. Kita (BPN) akan turun bersama BEM selesaikan masalah-masalah itu," katanya.

Ferry pun menegaskan bahwa sertifikasi lahan, khususnya lahan produktif menjadi penting sebagai langkah antisipasi terjadinya alih fungsi. Tanah, katanya, harus dikelola dan dimanfaatkan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Alih fungsi lahan disebabkan karena adanya pemahaman ekslusivitas kepemilikan lahan, ini yang harus diakhiri. Perlu dibangun pemahaman baru soal pemanfaatan lahan," tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Bengkulu, Ridwan Nurazi menyatakan bahwa pihaknya siap membantu Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Karena menurutnya masalah pertanahan masih kerap terjadi di tengah masyarakat.

"Kita terbuka dengan sumber daya manusia kita untuk membantu masalah pertanahan. Misalnya, kalau Kementerian ATR/BPN mau memanfaatkan mahasiswa kita untuk mengumpulkan data dan sosialisasi program dan kebijakan lewat KKN tematik. Itu kalau kementerian mau manfaatkan SDM yang ada," ungkapnya.

Selain itu, sambung dia, dari sisi akademisi, pihaknya memiliki SDM-SDM yang kompeten untuk membantu kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, pihaknya berharap ada sinergitas yang baik antara perguruan tinggi dengan Kementerian ATR/BPN.

"Dari sisi dosen, kita punya Doktor, profesor, ahli pemetaan. Jadi mungkin jika kementerian perlu, kami bisa sinergikan dengan SDM yang kami miliki," katanya.