Menteri Ferry akan genjot tiga bidang unggulan di kementerian
Merdeka.com - Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan akan berfokus pada tiga bidang yaitu peningkatan prona, penyelesaian sengketa tanah, dan pengendalian tata ruang. Hal ini dilakukan karena tiga bidang tersebut merupakan kebutuhan masyarakat.
"Tiga diprioritaskan karena menjadi kebutuhan masyarakat. Tata ruang dan pemanfaatan tanah itu kita mulai menerapkan pola kalau ada kejanggalan kita berhentikan. Kalau kita biarkan kita enggak punya moral coast," kata Ferry di gedung Kementerian ART/BPN, Jakarta, Rabu (18/11).
Dia menuturkan, dana yang diberikan pemerintah kepada kementeriannya sebanyak Rp 6 triliun. 50 persennya digunakan untuk keperluan tiga program tersebut.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
Ferry mengatakan, pihaknya sebenarnya membuat tujuh program. Tetapi, demi keefektifan kinerja kementerian, Ferry hanya memfokuskan di tiga sektor. "Dari tujuh program tiga tadi enggak boleh berkurang dananya," tambahnya.
Selain itu, dia mengatakan penyelesaian tahan harus segera diselesaikan. "Subtansi tanah yang pokok itu perasaan. Sehingga penyelesaian tanah harus diselesaikan kita putuskan kita selesaikan," katanya.
Dirinya menambahkan, jika persoalan tanah didiamkan akan berubah menjadi konflik. Sehingga kasus tersebut akan bertambah runyam nantinya. "Jadi terlihat ada sesuatu sehingga kusut. Jadi pelan-pelan kita selesaikan (masalah tanah)," tambahnya.
Ferry mencontohkan beberapa kasus tanah yang ada di Indonesia, banyak diantaranya yang berujung pada Peninjauan Kembali (PK). "Masalah tanah ada dua orang berkonflik ada konsesinya ada lagi yang lain minta PK," tambahnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaAnggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPermohonan penambahan anggaran ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat rapat bersama DPR RI.
Baca SelengkapnyaErick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca SelengkapnyaMerespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Indrawati menceritakan ide memberikan insentif fiskal tersebut dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Baca Selengkapnya