Menteri Ferry: Keadilan Indonesia dimulai dari keadilan atas lahan
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, perwujudan keadilan di Indonesia bisa dimulai dari keadilan atas sumber daya tanah dan lahan, yang berguna dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia.
Dia juga menegaskan, tugas pengelolaan tanah dan lahan di seluruh pelosok negeri ini justru membuat profesi PPAT harus diapresiasi oleh negara sebagai profesi yang membantu kinerja kementeriannya.
"Keadilan di negeri ini dimulai dengan keadilan terhadap lahan dan sumber tanah. Jadi tidak boleh lagi ada tanah-tanah yang menjadi konflik, apalagi konflik tersebut tidak berpihak pada masyarakat yang sebenarnya lebih bisa memanfaatkan tanah tersebut di bidang agraria," kata Ferry di Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa (20/1).
-
Kenapa konflik terjadi? Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.
-
Kenapa konflik agraria di Tanjung Morawa memicu kerusuhan? Namun pasca kemerdekaan Indonesia, Deli Planters Vereeniging kembali dan ingin mengusir para penduduk yang sudah lama merawat tanah yang tinggalkannya tersebut. Penduduk yang sebagian besar petani itu menolak dan terjadilah konflik besar-besaran.
-
Kenapa warga kampung terisolir tidak memiliki tanah hak milik? Salah seorang warga di sana berkata, tanah di kampung itu bukan tanah hak milik, melainkan masih dimiliki PT KAI.
-
Bagaimana konflik vertikal di masyarakat bisa terjadi? Konflik vertikal di masyarakat mencerminkan dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan yang melekat dalam struktur sosial.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
-
Apa yang dimaksud dengan konflik vertikal? Konflik vertikal mengacu pada bentuk konflik atau pertentangan yang terjadi antara tingkatan atau lapisan yang berbeda dalam struktur organisasi atau masyarakat.
"Mendengarkan keluhan bapak ibu, bagi kami adalah seperti mendengar keluhan yang harus kami bantu. Karena bapak ibu adalah perangkat yang justru ingin membantu kinerja kami, melalui profesi PPAT tersebut," katanya menambahkan.
Ferry mengaku, kementerian terintegrasi yang kini dipimpinnya itu akan coba memastikan bahwa pembenahan segala hal terkait dengan aspek hukum dan polemik dari berbagai sengketa lahan, sesegera mungkin akan mulai dibenahinya, seiring dengan pembenahan di internal kementerian tersebut.
Dirinya juga mengingatkan bahwa sebagai pemberian tuhan yang harus dijaga, lahan merupakan hal yang harus dikelola dengan baik dan cermat.
"Kementerian inilah yang dapat melihat bahwa lahan itu adalah karunia Tuhan. Hadirnya kementerian ini adalah sebagai sebuah status baru, yang tidak saja sekedar badan, tapi kementerian. Ini menegaskan bahwa tanah adalah hal yang harus dikelola secara benar," kata Ferry.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku, kedatangannya kali ini untuk bersilaturahmi dan berkolaborasi untuk menangani persoalan sengketa pertanahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDalam forum GTRA tersebut dibahas beberapa permasalahan pertanahan yang dialami rakyat.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaBanyak lahan sudah ditinggali rakyat selama puluhan tahun secara turun-temurun, tapi tidak mendapat legalitas dari negara.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaMahfud menilai, sebuah negara bisa pecah jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan.
Baca SelengkapnyaHampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Baca SelengkapnyaMahfud MD menilai salah satu yang menjadi hambatan adalah penegakan hukum yang bocor.
Baca Selengkapnya"Proses ini dilakukan dengan pendekatan humanis agar tidak meninggalkan bom waktu atau masalah di kemudian hari," kata AHY.
Baca Selengkapnya