Menteri Ferry sahkan 337 PPAT yang tak punya wilayah kerja
Merdeka.com - Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengadakan acara "Pembekalan Teknis Pertanahan Calon PPAT dan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPAT", di Kantor Kementerian ATR/BPN , Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.
Acara yang dihadiri langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan itu, merupakan seremoni pengangkatan 337 notaris calon PPAT (pejabat pembuat akta tanah), yang sudah bertahun-tahun tidak mendapat kejelasan status dan wilayah kerja, karena terkendala aturan formasi serta kendala lainnya.
"Pengangkatan PPAT ini adalah hal yang wajib kami ajukan, karena ada sebuah profesi yang begitu mulia, yang berniat membantu kementerian ini untuk melakukan satu proses perlindungan, serta kepastian hak atas tanah kepada masyarakat," kata Ferry di Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa (20/1).
-
Bagaimana Ganjar-Mahfud ingin wujudkan kemudahan hukum? Ganjar menjelaskan, keinginan dan harapan tersebut bisa diwujudkan dengan adanya izin yang dibuat pemerintah. Dia pun mengaku siap melakukan hal itu dengan prinsip 'Tuanku ya Rakyat' demi kemajuan bisnis pelaku UMKM.'Seluruh perizinan itu kalau ada hukumnya pasti mudah, penegakannya jalan, mereka akan senang, karena mereka akan menjalankan usahanya dengan nyaman,' ucap Ganjar.
-
Kapan sertifikasi tanah jadi lebih cepat? Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
-
Siapa yang bisa membantu mengurus sertifikat tanah? “Kalian bisa mendapatkan sertifikan tanah secara mandiri ataupun meminta bantuan PPAT lhoo!!,“ tulis ppid.semarangkota.go.id dikutip di Jakarta, Kamis (27/7).
-
Siapa Menteri Agama dengan masa jabatan terpendek? Fathurrahman adalah menteri agama yang menjabat dalam tempo paling singkat, yakni sekitar sepuluh bulan (2 Oktober 1946 - 26 Juli 1947).
-
Bagaimana Kutai Timur mempermudah wajib pajak membayar? Selain itu, Bapenda Kutim juga menjalin bekerjasama dengan Bankaltimtara Cabang Sangatta. Salah satunya, dengan meluncurkan inovasi channel pembayaran non tunai untuk pembayaran pajak daerah meliputi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Banguran Perdesaan Perkotaan termasuk untuk Retribusi Daerah.
-
Bagaimana Menteri ATR sampaikan sertifikat ke masyarakat? Melalui jalanan setapak di persawahan, Hadi Tjahjanto menyerahkan sertipikat tersebut kepada masyarakat penerima.
Ferry mengatakan, pengangkatan 337 notaris menjadi pejabat sah PPAT ini, merupakan upaya kementeriannya untuk bersinergi dengan semua perangkat yang membantu mereka dalam bekerja sesuai tupoksinya.
Dia juga berjanji, akan memangkas semua prosedur kurang penting, untuk mempermudah pengangkatan status seorang notaris menjadi pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
"Ini adalah simbol bahwa kementerian ini menegaskan, siapapun yang hadir dengan membawa visi-misi yang sama, maka mereka adalah saudara kandung yang harus diperjuangkan statusnya," kata Ferry.
"Kalau nanti masih ada lagi calon notaris yang belum diangkat sebagai PPAT, langsung laporkan pada saya. Saat itu juga saya akan urus pengangkatannya. Karena semangat kami adalah untuk memperjuangkan, agar para PPAT jangan sampai tidak punya wilayah kerja," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran tahun 2024 kepada Kementerian ATR/BPN sebesar Rp620 miliar.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaRaja Juli mengungkapkan, 3.340 rumah ibadah selain masjid sudah disertifikasi selama menjabat.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN menyerahkan langsung secara door to door sebanyak 35 sertifikat.
Baca SelengkapnyaPPPK Paruh Waktu ini yang nantinya akan menjadi solusi terkait kejelasan status bagi para honorer.
Baca SelengkapnyaDalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan, yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan perin
Baca SelengkapnyaDiketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.
Baca SelengkapnyaAHY berharap melalui pemberian penghargaan ini, semakin banyak pemerintah kota/kabupaten yang juga memberi keringanan BPHTB
Baca SelengkapnyaDi tahun 2024, targetnya ada 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.
Baca SelengkapnyaAdapun kegiatan pelantikan ini diawali dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, sudah ada 13 kabupaten/kota dengan bidang tanah yang lengkap terpetakan
Baca SelengkapnyaPermendag ini merupakan perubahan ketiga dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 sebagai upaya mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan.
Baca Selengkapnya