Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Khofifah dituding bagi rokok titipan sponsor ke Orang Rimba

Menteri Khofifah dituding bagi rokok titipan sponsor ke Orang Rimba Mensos Khofifah Indar Parawansa. ©handout/Humas Kementerian Sosial

Merdeka.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dituduh membagi-bagikan rokok pada suku Anak Dalam. Hal itu dilakukan saat kunjungan ke Jambi beberapa waktu lalu.

Anggota Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA), Tubagus Haryo Karbyanto meminta kepada Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, agar memberi teguran dan peringatan kepada koleganya dalam kabinet kerja tersebut. Apalagi, Menkes pernah menegur Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat beberapa kali tertangkap kamera media tengah merokok di ruang publik.

"Kami meminta Menteri Kesehatan tidak bersikap standar ganda dalam menyikapi tindakan Mensos Khofifah, yang membagi-bagikan rokok kepada Orang Rimba ini. Karena jika ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang kedapatan merokok di ruang publik saja pernah ditegurnya, mengapa Mensos yang jelas-jelas melanggar peraturan dengan membagikan rokok itu malah tidak disikapinya sampai saat ini," kata Tubagus di kantor YLKI, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (27/3).

Orang lain juga bertanya?

Tubagus mengaku masih mencari tahu, merek rokok apa yang dibagi-bagikan oleh Mensos Khofifah kepada suku Anak Dalam, dalam kunjungannya beberapa waktu lalu tersebut. Hal ini perlu dicurigai sebagai bentuk penyalahgunaan anggaran negara, atau bahkan ada indikasi keterlibatan perusahaan rokok, sebagai sponsor dalam kunjungan Mensos Khofifah ke suku Anak Dalam itu.

"Kami juga sampai saat ini sedang mencari tahu, merek rokok apa yang dibagikan Mensos Khofifah kepada Suku Anak Dalam tersebut, dan dari mana sumber dana untuk membeli belasan slop rokok yang dibagi-bagikannya itu. Karena kalau ternyata pembelian rokok itu menggunakan anggaran APBN di kementeriannya, hal itu jelas merupakan penggunaan anggaran yang menyalahi PP nomor 109 tahun 2012, Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2(a)," terangnya.

Lanjut dia, ada indikasi rokok yang dibagikan itu merupakan sponsor kunjungan Mensos Khofifah. Maka dari itu perlu dikaji lebih dalam dugaan-dugaan tersebut.

"Dan kalaupun tidak dari APBN, harus dilihat juga bahwa apakah ada indikasi sponsorship dari merek rokok yang dibagi-bagikan tersebut, sehingga masalah ini harus ditindaklanjuti lagi. Lalu apakah rokok itu merupakan pesan atau titipan sponsor dari merek rokok tersebut? Dan ini yang akan kami telusuri bersama-sama," pungkasnya.

(mdk/efd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Curhat Petani yang Khawatir Harga Tembakau Turun Gara-Gara Aturan Ini
Curhat Petani yang Khawatir Harga Tembakau Turun Gara-Gara Aturan Ini

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.

Baca Selengkapnya
Pertemuan Mendag dengan Petani Tembakau di Kudus
Pertemuan Mendag dengan Petani Tembakau di Kudus

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan petani tembakau di Kudus

Baca Selengkapnya
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah

Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Kirim Surat ke Prabowo, Minta Kaji Ulang Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok
Pengusaha Kirim Surat ke Prabowo, Minta Kaji Ulang Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok

Pihaknya mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang di dalamnya menekankan pentingnya IHT sebagai salah satu pilar ekonomi.

Baca Selengkapnya
Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Tambah Rentetan PHK, Anggota DPR Minta Ini ke Pemerintah
Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Tambah Rentetan PHK, Anggota DPR Minta Ini ke Pemerintah

Sejatinya Indonesia sendiri merupakan negara produsen tembakau, berbeda dengan negara lain sebagai konsumen tembakau yang memberlakukan kebijakan FCTC.

Baca Selengkapnya
Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Sikap HKTI Beri Harapan pada Prabowo
Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Sikap HKTI Beri Harapan pada Prabowo

Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.

Baca Selengkapnya
DPR Kritik Kebijakan Kemasan Polos Tanpa Merek untuk Produk Tembakau: Mengancam Anggaran Negara
DPR Kritik Kebijakan Kemasan Polos Tanpa Merek untuk Produk Tembakau: Mengancam Anggaran Negara

Mukhamad Misbakhun, mengkritik wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi produk tembakau.

Baca Selengkapnya
Aturan Rokok Kemasan Polos Banyak Dikritik, Menkes Budi Angkat Suara
Aturan Rokok Kemasan Polos Banyak Dikritik, Menkes Budi Angkat Suara

Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan telah memicu perdebatan publik yang cukup hangat.

Baca Selengkapnya
Bikin Heboh, Menkes Kaji Ulang Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Bikin Heboh, Menkes Kaji Ulang Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Usai menuai polemik, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku akan mengkaji ulang aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Menkes Sebut Sudah Ajak Pengusaha Bahas Aturan soal Rokok, Begini Bocoran Hasil Pembicaraannya
Menkes Sebut Sudah Ajak Pengusaha Bahas Aturan soal Rokok, Begini Bocoran Hasil Pembicaraannya

Menurut Menkes, perbincangannya dengan kelompok pelaku usaha sejauh ini positif.

Baca Selengkapnya
Trik Pemkab Bandung Atasi Peredaran Rokok Ilegal
Trik Pemkab Bandung Atasi Peredaran Rokok Ilegal

Pjs. Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik mengatakan, pemanfaatan DBH CHT harus dilaksanakan sesuai perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Perjuangkan Industri Hasil Tembakau, Misbakhun Serap Aspirasi Pelinting SKT
Perjuangkan Industri Hasil Tembakau, Misbakhun Serap Aspirasi Pelinting SKT

Kontribusi penting IHT tidak hanya pada pemasukan negara, tetapi juga penyerapan lapangan kerja.

Baca Selengkapnya