Menteri LHK Sebut 736.589 Hektare Hutan Riau Dilepas untuk Rakyat
Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah telah melepaskan kawasan hutan seluas 736.589 hektare di Riau untuk rakyat. Pelepasan kawasan hutan ini merupakan solusi konflik agraria, dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan.
"Saya ini pembantu Presiden jadi saksi, setelah beliau dari lapangan langsung perintahkan menteri-menterinya laksanakan hal-hal yang ditemui di lapangan untuk kepentingan rakyat. Begitu cintanya beliau pada rakyat, bukan omong kosong," ucap Siti saat orasi di kampanye Capres Cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Kabupaten Siak, Riau, Sabtu kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Siti Nurbaya menjadi juru kampanye pada kampanye terbuka Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan? Penyelidikan mengenai satu di antara faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru.
-
Mengapa hutan penting untuk lingkungan? Penebangan hutan untuk pertanian, peternakan, dan pemukiman mengurangi jumlah pohon yang menyerap CO2 dari atmosfer.
-
Kenapa Hutan Leuweung Gede dikeramatkan? Dipercayai oleh warga setempat bahwa hutan ini memiliki kekuatan leluhur, sehingga tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang karena masih dijaga oleh para leluhur.
-
Kenapa penebangan hutan bahaya? Sebagaimana kita tahu, pohon atau tumbuhan berperan penting untuk meresap air yang jatuh ke tanah. Jika terjadi penebangan pohon besar-besaran, dapat berpotensi jadi penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor.
-
Kenapa Kawasan Hutan Labanan dibentuk? Latar belakang dibentuknya KHDTK Labanan ini bermula dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Prancis sekitar tahun 1989. Awalnya kawasan ini merupakan area konsesi IUPHHK PT. Inhutani I Unit Labanan.
-
Mengapa kebakaran hutan menjadi isu penting? Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi.
Menurut Siti, Jokowi memintanya agar desa-desa di kawasan hutan maupun konsesi tidak boleh terisolir, harus segera dibangun jalan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan listrik.
"Kalau ada permukiman di kawasan hutan, perintah Pak Jokowi, harus selesaikan untuk kepentingan rakyat," lanjutnya.
Di tempat sama, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, jika Jokowi tidak menang dalam Pilpres 2019, maka pembangunan di Indonesia yang sedang berjalan akan mangkrak. Maka dari itu, kata Syamsuar, rakyat mesti memilih Jokowi untuk menjadi presiden yang kedua kalinya.
Sebab, selama kepemimpinan Jokowi, banyak pembangunan yang dilakukan bahkan sampai pelosok desa. "Itu semuanya adalah adanya dana desa, adanya pembangunan infrastruktur baik melalui DAK ataupun tidak," kata Syamsuar.
Syamsuar mengatakan, perhatian Jokowi terhadap Riau besar. Terbukti dengan adanya program asuransi bagi nelayan, petani dan juga peternak. "Sejak pemerintahan Jokowi, nelayan, petani dan peternak sapi dapat asuransi. Nelayan dijamin keselamatan saat melaut, petani dan peternak dijamin kerugiannya. Makanya petani atau nelayan tak perlu takut rugi lagi, karena ada asuransinya," lanjutnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permasalahan ini harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto mengungkapkan, lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat.
Baca SelengkapnyaNusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca SelengkapnyaMenteri LHK Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kawasan Gunung Bromo mencapai 989 Hektare.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaReforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca SelengkapnyaProgram Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) digulirkan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menurunkan statusnya dari awas level IV menjadi siaga level III.
Baca SelengkapnyaSK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Baca SelengkapnyaSeluruh pembangunan rumah tinggal dan infrastruktur dilakukan secara baru.
Baca SelengkapnyaPenyerahan sertifikat tanah ulayat di Papua ini merupakan yang kedua setelah penyerahan di Sumatera Barat.
Baca SelengkapnyaPemberian sertifikat tanah diharapkan mampu mengurangi konflik masyarakat.
Baca Selengkapnya