Menteri LHK Yakin Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serap Tenaga Kerja

Merdeka.com - Sebanyak Rp 2,7 triliun dianggarkan oleh pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tahun 2019. Dana ini dialokasikan untuk rencana penanaman pohon di area seluas 206 ribu hektare, serta pengembangan kebun bibit dan persemaian. Hal ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, yang sejalan dengan prioritas pemerintahan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, sebelum tahun 2019, luasan RHL baru mencapai 23 ribu hektare. Di tahun 2019, luasannya naik hampir 10 lipat mencapai 206 ribu hektare.

"Karena itu, kami akan berkeliling Indonesia untuk melakukan observasi ke persemaian, mulai dari persemaian yang disiapkan pemerintah hingga kebun bibit masyarakat. Hal ini karena keberhasilan tumbuh kembang pohon dimulai dari pembibitan yang baik. Presiden juga menugaskan untuk pemulihan lingkungan," ujar Menteri Siti Nurbaya saat mengunjungi persemaian permanen di KPH Pekalongan Barat, Kabupaten Tegal, Sabtu (16/11).

Dalam kunjungan itu, Siti Nurbaya didampingi Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Sekjen Bambang Hendroyono, Plt Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo serta sejumlah pejabat KLHK lain.

Hudoyo memastikan, bahwa di tahun 2019 tersedia dukungan anggaran cukup besar untuk penanaman pohon dibandingkan tahun sebelumnya. Selain pemulihan DAS, Kegiatan RHL diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Kunjungan kerja inspeksi kebun bibit di Tegal Jawa Tengah, kata Hudoyo merupakan rangkaian kerja program RHL menjelang turunnya hujan menurut musim di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Siti Nurbaya mengajak masyarakat untuk menanam pohon sebagai upaya pemulihan dan pencegahan banjir dan kekeringan.

"Caranya yaitu mari kita menanam pohon, kita perbaiki lahan kritis. Kita percaya kalau pohonnya bagus, airnya juga akan bagus, lingkungan yang baik bagi masyarakat juga terawat," kata dia.

Keberadaan pohon dapat menahan kenaikan suhu bumi, yang disebut perubahan iklim. Mengutip satu penelitian, Indonesia perlu menanam 800 ribu ha/tahun agar memiliki iklim yang stabil dan sejuk.

Menurut Menteri, rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas seperti Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupa serta pada lokasi ibu kota negara di Kaltim. Selain itu pada lokasi 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah hulu dari 65 bendungan/waduk.

"Selain yang kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah menegaskan bagi pengusaha yang memakai kawasan hutan dalam usahanya melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk harus melakukan rehabilitasi kawasan dengan penanaman pohon," kata dia.

Menteri LHK memastikan kegiatan ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Pada areal satu hektare persemaian permanen butuh 30 sampai 40 orang tenaga kerja.

"Dalam jangka pendek, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan melalui pelibatan dalam pembibitan dan penanaman. Sedangkan dalam jangka panjang, masyarakat dapat menikmati hasil hutan bukan kayu dari tanaman RHL, seperti nangka, cengkeh, bahkan macadamia yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis sangat tinggi," pungkasnya. (mdk/cob)