Menteri Marwan awasi desa rawan jadi pintu penyelundupan narkoba

Merdeka.com - Pemerintah tengah gencar melakukan pemberantasan peredaran narkotika. Tidak segan-segan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan grasi atau pengampunan khusus bagi terpidana bandar narkoba meski itu melibatkan warga negara asing sekalipun.

Hal ini juga dilakukan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar. Menurutnya, pelaksanaan hukuman mati terhadap para Bandar narkoba yang ditolak grasinya oleh Presiden Jokowi harus menjadi momentum perang melawan narkoba hingga ke akar-akarnya.

"Perang melawan narkoba harus dilakukan dengan sangat serius, karena grafik pengguna narkoba di negeri ini terus meningkat, bahkan saat ini sudah memasuki fase darurat narkoba" kata Marwan dalam keterangan persnya, Senin (23/2).

Untuk itu, Marwan bakal ikut mengawasi daerah-daerah desa perbatasan yang rawan menjadi masuknya penyelundupan narkoba. Dia mencatat, Indonesia memiliki 27 kabupaten yang berbatasan dengan negara-negara tetangga, 14 kabupaten berbatasan darat dan 13 kabupaten berbatasan laut . Terdapat 417 kecamatan dengan 3.371 desa, dimana 1.000-an desa diantaranya berbatasan langsung dengan Malaysia, Philipina, Singapura, Timor Leste.

"Desa-desa perbatasan adalah titik rawan jalur masuk narkoba khususnya yang datang dari laut, demikian pula pulau-pulau terluar dan terpencil yang relatif sulit pengawasannya, sangat rawan dijadikan basis kegiatan sindikat, jadi semacam gudang penyimpanan barang atau titik tolak keberangkatan kapal atau perahu penyelundup narkoba menuju desa-desa perbatasan," imbuhnya.

Marwan menilai, salah satu cara untuk mencegah penyelundupan yakni dengan mempercepat pembangunan desa yang rawan jadi pintu masuk penyelundupan narkoba. Misalnya, infrastruktur dan sarana prasarana yang akan dipercepat pembangunannya.

"Realitas ini tentunya harus kita cermati dan segera kita upayakan solusinya, yaitu dengan mempercepat pembangunan desa-desa perbatasan khususnya pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, pangan, dan kebutuhan pokok lainnya" ujar Politikus PKB ini.

Dia akan memprioritaskan pembangunan desa-desa perbatasan dan pemberdayaan masyarakatnya di bidang sosial ekonomi, karena langkah ini secara langsung akan dapat meminimalisir peluang godaan sindikat narkoba. Dia juga berjanji akan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk membantu memerangi narkoba.

"Saya akan secepatnya berkordinasi dengan Pimpinan TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar berkenan membantu kita memerangi sindikat narkoba di daerah perbatasan, terlebih beberapa waktu lalu kita sudah ada MoU dengan TNI untuk ikut mensukseskan program-program kita di daerah perbatasan, dan dalam waktu dekat kita juga akan MoU dengan BNN" jelas Menteri Desa. (mdk/rnd)