Menteri Marwan gandeng akuntan agar pengucuran dana desa transparan
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengunjungi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No 1, Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan ini dimaksudkan untuk berdiskusi dengan IAI tentang UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terutama soal mekanisme transparansi dan akuntabilitas dana desa.
"Saya ingin memastikan pengucuran dana desa bisa dilakukan dengan transparan dan akuntabel sesuai amanat UU Desa. Sehingga pelaporan yang dilakukan oleh aparat desa bisa sesuai standar dan tidak menyalahi prinsip transparansi dan good governance," kata Marwan kepada wartawan, Kamis (29/1).
Sebagai penentu standar, IAI siap berkontribusi menyusun Pedoman Akuntansi Desa yang bisa digunakan dalam upaya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Karena UU tersebut mengharuskan setiap desa menyelenggarakan pelaporan keuangan sesuai standar yang berlaku.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Dimana Desa Devisa di Jatim? Jika digabungkan, desa devisa dan calon desa devisa baru di Jatim jumlahnya mencapai 138 desa devisa.
-
Bagaimana Desa Janti memberdayakan warganya? Menyandang gelar Desa BRILian BRI, Janti mampu mengembangkan potensi wisata seperti pemancingan, UMKM kuliner tradisional sampai waterpark yang sepenuhnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di sana.
-
Di mana desa miskin itu berada? Salah satu desa miskin berada di Desa Cipelem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
-
Bagaimana Desa Denai Lama mengelola anggaran desa? Selain itu, keunggulan lain dari Desa Wisata Denai Lama ini adalah pengelolaan anggaran desa yang jelas dan terbukti. Contoh, ada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Semua dana dan anggaran berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD), BUMDes Sastro 3-16 yang mengubah Desa Denai Lama menjadi desa wisata yang diberi nama Agrowisata Paloh Naga.
-
Siapa yang tinggal di Desa Kawar? Pada zaman dahulu terdapat sebuah desa yang begitu makmur dan subur tanahnya yang bernama Desa Kawar. Mayoritas mata pencaharian penduduk di desa itu adalah bertani.
Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, Dadang Kurnia mengakui, masih jarang perangkat desa yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik. Maka pantas saja jika keuangan desa sering bermasalah.
"Mereka memang belum melek akuntansi. Tapi kita juga harus memaklumi kalau SDM yang memahami akuntansi masih sangat terbatas," terang Dadang.
Dadang sepakat pada ranah inilah peran akuntan akan lebih bermanfaat jika mengundang regulator untuk menggelar banyak pelatihan dan bimbingan. Namun dia mengingatkan agar pedoman akuntansi yang diberlakukan kepada desa lebih disederhanakan dan membumi supaya dapat lebih mudah dipahami.
Dia melanjutkan, hal tersebut merupakan tantangan bagi para akuntan. Karena tugas akuntan adalah membuat pelaporan bisa dilakukan oleh publik. Supaya jangan sampai muncul kesan seolah akuntansi itu rumit.
"Kita buat standar yang sederhana namun tetap mengedepankan prinsip transparansi dan good governance," tandasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Karena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PKB juga mendorong para relawannya yang militan ikut terlibat dalam kepemimpinan di daerah dengan minimal menjabat kepala desa.
Baca SelengkapnyaOptimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca SelengkapnyaJelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.
Baca SelengkapnyaMeski ia mendukung untuk diperbesar. Awalnya ia mengusulkan Rp5 miliar per desa. Tetapi penggunaannya harus bebas korupsi.
Baca SelengkapnyaDeklarasi dukungan itu disebut-sebut terjadi saat acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).
Baca SelengkapnyaPemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar oleh Polda Jateng itu dilakukan pada 29 November 2023. Total, ada 176 kepala desa
Baca Selengkapnya