Menteri Marwan janji tak ada lagi desa tertinggal di Indonesia
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar bertekad untuk melakukan pemerataan ekonomi ke pelosok daerah tertinggal hingga desa-desa di perbatasan.
Marwan menilai, wilayah perbatasan memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dengan baik.
"Ke depan kisah-kisah pilu tidak terjadi lagi. Mulai gotong royong dan saling bersinergi antar kementerian untuk membangun perekonomian di daerah perbatasan," kata Marwan di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng selatan No 1 Jakarta Pusat, Rabu (8/7).
-
Apa penyebab Desa Alur Jambu ditinggalkan? Penyebab warga setempat berbondong-bondong meninggalkan desa tersebut karena kerap mendapat gangguan dari mahluk halus yang diduga penunggu dari wilayah desa tersebut.
-
Kapan Desa Alur Jambu ditinggalkan? Mengutip kanal Youtube BERBAGI INFO, pada tahun 2019 seorang wartawan mencoba menyambangi Desa Alur Jambu. Namun, ketika tiba di lokasi, sama sekali tidak ada penduduknya alias desa mati.
-
Kenapa permukiman di Jakarta Timur ditinggalkan? Dari penelusuran yang dilakukan, permukiman ini ditinggalkan penduduknya karena terlalu sering terkena banjir besar.
-
Dimana kampung terpencil itu berada? Dusun Gunung Tengu merupakan sebuah perkampungan mati yang berada di tengah perkebunan kopi, lokasinya berada di Desa Sidoharjo, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung.
-
Siapa yang menghilang di Desa Pajajar? Berdasarkan cerita turun-temurun, Prabu Siliwangi dikabarkan menghilang di sini saat melakukan pertapaan.
-
Kenapa kampung mati lebak ditinggal? Kabarnya, kampung ini ditinggalkan warga karena akan dijadikan sebagai bendungan. Proses pengosongan sudah berlangsung cukup lama, hingga kawasan tersebut berubah menjadi hutan.
Marwan melihat daerah terpencil dan perbatasan sebagai peluang untuk dibangun dan dihidupkan potensi ekonominya. "Ini untuk pembangunan pemerataan di daerah, transmigrasi yang awalnya daerah terisolasi menjadi hidup dengan menghidupkan perekonomian di daerah tersebut. Kalaupun ada pemindahan harus punya skill yang memadai," kata Marwan.
Caranya, lanjut Marwan, berkoordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah setempat serta membuka komunikasi secara intensif.
Marwan juga mengatakan, perlu dibangun infrastruktur berupa sarana dan prasarana di pelosok dan daerah terpencil.
"Membangun perbatasan dengan rencana kerja yang jelas, dengan melihat kondisi budaya yang sesuai. Pembangunan itu dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun pariwisata," tutur Marwan.
Lebih lanjut Marwan berharap koordinasi antara kementerian pusat dan daerah semakin erat dan menjadi kesatuan yang utuh demi kesuksesan pembangunan di pelosok daerah dan wilayah perbatasan.
"Bupati, Walikota, Gubernur dan para pejabat daerah lainnya, silakan lakukan koordinasi, saya berharap ada sumbangan pemikiran yang cerdas, dan berharap ada lompatan pemikiran yang strategis," ucapnya.
Menurut Marwan, rekomendasi di daerah akan menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mengambil keputusan. (mdk/siw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ridwan Kamil menyentil Dharma Pongrekun karena salah data soal Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaDalam Turdes kali ini, Sahbirin membawa sejumlah kabar baik untuk masyarakat Kalimantan Selatan.
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca SelengkapnyaNamun jalan yang ditempuh bukan dengan program pembangunan mega proyek seperti kereta cepat dan jalan tol.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca SelengkapnyaMenurut Roby, Ganjar-Mahfud telah mengetahui aspirasi utama rakyat. Rakyat ingin bisa bekerja dan harga yang stabil.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaProgram PTSL bertujuan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sertifikat tanah.
Baca SelengkapnyaProgram 1 desa 1 faskes 1 nakes menjadi prioritas Ganjar-Mahfud dalam menahkodai pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaDiketahui, Farid berhasil membebaskan lahan Mandalika tanpa konflik hingga pertumpahan darah.
Baca Selengkapnya