Menteri Nasir dituding campur tangan di kasus Trisakti

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memasukkan nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir ke dalam daftar reshuffle kabinet jilid II. Sebab, Nasir dianggap telah mengintervensi persoalan Universitas Trisakti yang memperkeruh suasana di kampus swasta tertua di Indonesia tersebut.

"Kami mendengar pembicaraan Menteri Nasir dalam sebuah rapat tertutup dengan Yayasan Trisakti. Di situ terdengar jelas, Menteri ikut merancang skenario mengobok-obok Usakti," ujar Koordinator Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Nova dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jakarta, Jumat (22/7).

Lembaga Pemantau Birokrasi dan Pelayanan Publik Indonesia ini menilai Menristekdikti tidak kredibel dan kurang memahami masalah yang terjadi di kampus reformasi ini. Bahkan campur tangan Menteri Nasir sudah terlalu jauh.

Termasuk menempatkan rektor pilihannya tanpa melalui prosedur yang benar. Padahal, Menteri Nasir harus menjadi penengah yang baik.

"Sejak Menristekdikti menghadiri pelantikan Rektor versi Yayasan Trisakti, Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), Universitas Trisakti tidak lagi bisa dibuka dan diakses oleh mahasiswa dan civitas akademika," tegas Nova.

Bukan hanya itu, sebelumnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Menteri Nasir mengaku tidak memblokirnya melainkan hanya memindahkan user ID nya saja. Pernyataan Menteri Nasir itu jelas-jelas bentuk kebohongan publik di hadapan lembaga tinggi negara. Karena faktanya, PDPT Usakti memang diblokir.

"Jawaban Menteri ini sebuah kebohongan di hadapan forum wakil rakyat dan itu juga telah mendegradasi lembaga tinggi negara," jelas dia.

"Karena nyatanya banyak aduan dari mahasiswa yang kami terima tentang PDPT yang tidak bisa di akses, bahkan aduan tentang Hibah Usakti pun diblok oleh Menristekdikti," tandas Nova.

Diketahui, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menristekdikti di Gedung DPR Senayan Jakarta Kamis (21/7) dengan agenda pembahasan Pagu Indikatif tahun 2017, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru secara kritis mengajukan pertanyaan kepada Menteri Nasir.

Pertanyaan ini terkait dengan minimnya peran Perguruan Tinggi Swasta dalam menghasilkan kajian serta penelitian ilmiah. Hal ini berbanding terbalik dengan Perguruan Tinggi Negeri/PTN seperti UI dan ITB yang sudah menghasilkan karya lewat research ilmiah.

Hal ini semestinya menjadi perhatian Menristekdikti. Apalagi, pada tahun 2016 ini, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) resmi diberlakukan. Integrasi kawasan ini jelasnya mengharuskan keterbukaan terhadap negara-negara di Asean, termasuk di dunia pendidikan. Untuk itu, penciptaan peran perguruan tinggi yang penuh dengan daya saing, daya cipta dan kreativitas sangat penting.

"Saya mendapat informasi bahwa Kementerian yang Saudara pimpin disinyalir telah memblokir PDPT, menghambat Hibah Penelitian serta Hibah Pengabdian Masyarakat yang diperuntukkan kepada salah satu Perguruan Tinggi Swasta/PTS (Usakti), sehingga mengakibatkan turunnya daya saing perguruan tinggi serta terhentinya proses dan kegiatan riset ilmiah bagi para sivitas akademika," jelas Falah Amru.

Anehnya, Pemblokiran tersebut dilakukan Menristekdikti hanya karena Civitas Akademika Usakti menolak Rektor titipan Menristekdikti yang dilantik oleh Yayasan Trisakti tanpa melalui prosedur tetapi Menristekdikti malah merestui dan menghadiri pelantikan tersebut.

"Saya kira, pak Menteri tidak usah terlalu larut mencampuri urusan Usakti ini. Pekerjaan pak Menteri kan sangat banyak," pungkasnya.