Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Puan sebut usai didata anak-anak eks Gafatar diberi KIP

Menteri Puan sebut usai didata anak-anak eks Gafatar diberi KIP 1281 Jiwa eks Gafatar tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang. ©2016 merdeka.com/parwito

Merdeka.com - Ribuan warga eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) direlokasi dari Mempawah, Kalimantan Barat. Tidak sedikit pula dari mereka masih anak-anak dan usia sekolah.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan, pemerintah sedang berusaha mengembalikan mereka agar tetap mendapatkan pendidikan. Anak-anak akan didata dan selanjutnya diberi Kartu Indonesia Pintar.

"Karena mereka sampai saat ini tidak mempunyai data rapor, mereka sudah di jenjang tingkat yang mana. Karena itu Kemendikbud sedang berusaha mendapatkan satu solusi," kata Puan di kantornya, Jakarta, Selasa (2/2).

Dia menambahkan, anak-anak tersebut nantinya dites dan dikembalikan ke sekolahnya tidak berdasarkan umur. Tetapi ukurannya berdasarkan kemampuan secara berpikir sesuai dengan ketingkatannya.

"Anak yang saat ini ujian yaitu kelas 6, kelas 9 kelas 12 itu akan diberikan kekhususan sehingga mereka bisa ujian sekolahnya. Sehingga bisa masuk ke jenjang pendidikan tahap selanjutnya," terangnya.

Sementara di Kementerian Sosial, kata Puan, juga telah melakukan pembinaan dan kemudian melengkapi kebutuhan sandang pangannya. Selain itu, disiapkan juga tindaklanjut solusi membina mereka secara baik dan keagamaan yang baik.

"Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga juga telah memberikan bagaimana anak-anak dan perempuan ini tidak trauma, namun kembali dengan kehidupan yang normal dan layak," ujarnya.

Puan berharap semua instansi dan kementerian terkait bisa bekerja maksimal dengan tupoksi masing-masing dan bersinergi dengan baik. Dengan begitu, diharapkan masalah eks Gafatar ini dapat segera teratasi.

"Kami dari pemerintah akan menindaklanjuti ini dengan baik dan benar, dengan memberikan roadmap yang baik sesuai dengan tupoksi masing-masing," tandasnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
85 Pelajar Ikut Demo Kawal Putusan MK di DPR, Terancam KJP Dicabut?
85 Pelajar Ikut Demo Kawal Putusan MK di DPR, Terancam KJP Dicabut?

Disdik DKI Jakarta sejauh ini pihaknya belum menentukan sanksi bagi para pelajar yang ikut demo.

Baca Selengkapnya
Kemen PPA Pastikan Semua Anak yang Ditangkap saat Demo di DPR Sudah Dipulangkan
Kemen PPA Pastikan Semua Anak yang Ditangkap saat Demo di DPR Sudah Dipulangkan

KemenPPPA sudah melakukan koordinasi dan pemantauan penanganan peserta unjuk rasa berusia anak di Polda Metro Jaya.

Baca Selengkapnya
Usai Viral Guru Honorer Kena 'PHK', Plt Disdik Jakarta: 141 Orang Sudah Mengajar Kembali
Usai Viral Guru Honorer Kena 'PHK', Plt Disdik Jakarta: 141 Orang Sudah Mengajar Kembali

Budi menyatakan bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa (23/7) ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya.

Baca Selengkapnya
Ratusan Anak di Serang Banten Putus Sekolah, Ada yang Tak Mampu Beli Seragam
Ratusan Anak di Serang Banten Putus Sekolah, Ada yang Tak Mampu Beli Seragam

Ironisnya ratusan anak di ibu kota Provinsi Banten itu alami putus sekolah.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Ungkap Nasib Data 4.000 Guru Honorer yang Diberhentikan
Heru Budi Ungkap Nasib Data 4.000 Guru Honorer yang Diberhentikan

Ada data guru honorer yang belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Baca Selengkapnya
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Tak akan Terapkan Sistem Zonasi dan Batas Usia
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Tak akan Terapkan Sistem Zonasi dan Batas Usia

Program sekolah swasta gratis direncanakan mulai berjalan Juli 2025.

Baca Selengkapnya
Gubernur Bali Geram Anggota DPRD Titip Siswa Saat PPBD: Tak Ada Istilah Menitip!
Gubernur Bali Geram Anggota DPRD Titip Siswa Saat PPBD: Tak Ada Istilah Menitip!

Koster menegaskan, PPDB adalah hak semua anak Indonesia. Sehingga, tak boleh ada praktik titip menitip siswa agar masuk sekolah negeri tertentu.

Baca Selengkapnya
Warga Terdampak Penonaktifan NIK KTP DKI Tetap Bisa Daftarkan Anak PPDB, Ini Syaratnya
Warga Terdampak Penonaktifan NIK KTP DKI Tetap Bisa Daftarkan Anak PPDB, Ini Syaratnya

Disdik DKI Jakarta membuka pendaftaran PPDB 2024 secara daring jenjang SD hingga SMA pada 10 Juni hingga 4 Juli 2024.

Baca Selengkapnya
Anies Soal KIP Tidak Tepat Sasaran: Kalau sudah Makmur jangan Ambil Hak Orang
Anies Soal KIP Tidak Tepat Sasaran: Kalau sudah Makmur jangan Ambil Hak Orang

Anies mengingatkan kepada semua yang merasa mampu, supaya tidak menerima bantuan KIP.

Baca Selengkapnya
Pemprov Jakarta Cairkan KJP Plus pada 460.143 Penerima
Pemprov Jakarta Cairkan KJP Plus pada 460.143 Penerima

Penerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu

Baca Selengkapnya