Follow
Menteri Rini tertawa dilaporkan ke KPK oleh politisi PDIP
Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi III, Masinton Pasaribu melaporkan Menteri BUMN Rini Soemarno ke KPK. Mantan aktivis itu menuding bahwa Rini menerima gratifikasi dari Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino.
Laporan Masinton ternyata dianggap sepele oleh Rini. Bekas Ketua Rumah Transisi Jokowi-JK itu bahkan menganggap yang dilakukan kader PDIP tersebut sesuatu hal lucu. Sehingga dirinya tertawa lebat mendengar pengaduan dugaan gratifikasi tersebut.
"Ha-ha-ha. Saya ketawa saja," kata Rini santai, usai membuka CFO BUMN Forum di Jakarta, Selasa (22/9).
-
Apa yang disampaikan Menlu Retno kepada Komisi I DPR RI? 'Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak,' kata Retno.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Dimana Ridwan Kamil menyampaikan janji tersebut? 'Salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal Rp100 sampai Rp200 juta,' kata RK di Jakarta Timur, yang dikutip (8/9).
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
Tidak ada penjelasan mendalam dari Rini perihal laporan kepada KPK itu. Dia berjanji bakal memberikan tanggapan resmi tentang masalah ini melalui rilis dari kementeriannya. "Biar kementerian yang kasih press rilis saja," ungkapnya.
Sebelumnya, Masinton mengatakan dalam dokumen yang diserahkannya ke KPK, gratifikasi yang diterima Rini berupa alat perlengkapan rumah yang harganya cukup fantastis. Barang itu diberikan RJ Lino pada 16 Maret 2015.
"Saya menyampaikan info dan minta klarifikasi berkaitan dengan dugaan gratifikasi Dirut Pelindo kepada Menteri BUMN tanggal 16 Maret 2015 pengadaan perabotan di rumah Menteri BUMN sesuai dokumen ini," kata Masinton usai melaporkan dugaan gratifikasi Rini di KPK, Jakarta, Selasa (22/9).
Masinton memaparkan, barang-barang yang diberikan RJ Lino kepada Menteri Rini.
1. Kursi Sofa tiga dudukan (satu buah) senilai Rp 35 juta
2. Kursi Sofa satu dudukan (dua buah) senilai Rp 25 juta
3. Meja Sofa (satu buah) senilai Rp 10 juta
4. Kursi Makan (enam buah) senilai Rp 3,5 juta
5. Meja makan (satu buah) senilai Rp 25 juta
6. Perlengkapan ruang kerja satu set dengan nilai Rp 59 juta
"Semua ditotal Rp 200 juta," jelas Masinton. Namun, dia belum mau mengungkapkan dari mana dokumen dugaan gratifikasi tersebut. Dia hanya menyebut laporan itu diterimanya dari masyarakat.
Kendati demikian, Masinton menegaskan laporan dugaan gratifikasi Menteri Rini bisa dipertanggungjawabkan. "Makanya kita serahkan ke KPK. Ini fotokopian yang saya dapatkan," tegas dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota DPR RI fraksi PDIP Ario Bimo meminta MKD tidak memproses aduan tersebut.
Baca Selengkapnya
Puan tidak kuasa mengungkapkan kesedihannya saat menyebut perilaku kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik
Baca Selengkapnya
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menanggapi soal rencana pelaporan Anggota DPR Terpilih Tia Rahmania ke Bareskrim
Baca Selengkapnya
Rieke diadukan Alfadjri Aditia Prayoga terkait dugaan pelanggaran etik.
Baca Selengkapnya
Rieke diadukan Alfadjri Aditia Prayoga terkait dugaan pelanggaran etik lantaran memprovokasi menolak kebijakan kenaikan PPN 12%.
Baca Selengkapnya
KPK akan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang masuk.
Baca Selengkapnya
Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani berpesan agar anggaran mampu digunakan dengan baik
Baca Selengkapnya
Firli dilaporkan ke Polda Metro oleh sopir Mentan Syahrul Yasin Limpo atas dugaan tindak pidana pemerasan
Baca Selengkapnya
Penetapan tersangka Kepala Basarnas menuai polemik.
Baca Selengkapnya
IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
Baca Selengkapnya
PDIP membela Rieke Diah Pitaloka yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI setelah mengkritik kebijakan kenaikan PPN yang menjadi 12 persen.
Baca Selengkapnya
Dewas KPK akan menyerahkan hasil putusan sidang pelanggaran etik Firli kepada Polda Metro Jaya jika diperlukan.
Baca Selengkapnya